Kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia dilaporkan sangat terbebani dengan jumlah penghuni mencapai 274.761 orang, padahal kapasitas yang tersedia hanya 152.514 orang, sehingga tingkat hunian melampaui kapasitas hingga 80 persen.
Data itu disampaikan dalam audiensi Badan Kerja Sama Usaha Sosial Pembinaan Warga Tama (BERSAMA) dengan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, pada Rabu 8 Juli 2026.
Otto menegaskan bahwa penambahan infrastruktur semata tidak akan menyelesaikan masalah kepadatan di lapas dan rutan.
Menurutnya, akar persoalan terletak pada tingginya arus masuk perkara, khususnya perkara narkotika, sehingga penyelesaian harus dimulai dari hulu melalui pencegahan dan rehabilitasi.
Ia menekankan perlunya koordinasi penegakan hukum yang lebih terarah sebagai bagian dari upaya penanganan.
Penanganan overkapasitas juga dinilai membutuhkan kolaborasi antar kementerian, lembaga penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat.
Rinciannya, narapidana mencapai 217.512 orang atau 79,16 persen dari total penghuni, sementara tahanan berjumlah 57.249 orang atau 20,84 persen.
Perkara narkotika menjadi penyumbang terbesar dengan 147.849 orang atau 53,81 persen dari keseluruhan penghuni lapas dan rutan.
Data menunjukkan bahwa pada rentang 2020 hingga 2025, kasus narkotika secara konsisten menyumbang lebih dari separuh populasi penghuni pemasyarakatan.
Otto mempertanyakan mengapa angka napi dan tahanan perkara narkotika masih terus meningkat meskipun penanganan telah dilakukan.
Ia menyerukan kerja sama lintas sektor termasuk kepolisian, kejaksaan, kementerian terkait, serta keterlibatan masyarakat untuk mengatasi persoalan ini.
Dalam kerangka ini, Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan akan mengoptimalkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan agar penanganan kepadatan lapas lebih komprehensif.
Upaya penguatan juga diarahkan pada rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan penerapan keadilan restoratif bagi penyalahguna narkotika yang berstatus pengguna agar lebih diarahkan pada pemulihan bukan pemidanaan.
Perwakilan BERSAMA, Prof. Budiharjo, menambahkan bahwa persoalan narkotika melibatkan aspek kesehatan, penegakan hukum, sosial, ekonomi, dan jaringan bisnis yang kompleks.
BERSAMA menyatakan telah membentuk 1.000 Laskar Antinarkoba untuk mendukung edukasi dan pencegahan di tingkat RT dan RW.
Organisasi tersebut juga mengusulkan agar Kemenko Kumham Imipas mengoordinasikan sinergi penanganan narkotika yang melibatkan sembilan kementerian dan satu lembaga agar program-program berjalan selaras dengan kebijakan nasional.
Kesimpulan pertemuan menekankan perlunya pendekatan menyeluruh yang menyeimbangkan penegakan hukum, pencegahan, rehabilitasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi jangka panjang untuk menekan jumlah penghuni lapas di Indonesia.







