Komisi I DPRD Kota Bekasi meminta agar layanan publik di wilayah tersebut tetap berjalan secara optimal meskipun terdapat perubahan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sekretaris Komisi I, Rizki Topananda, menegaskan harapannya agar revisi TPP tidak mengurangi semangat kerja ASN sehingga tidak berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik.
Pernyataan Rizki disampaikan pada Selasa, 7 Juli 2026.
Ia menilai kebijakan penyesuaian TPP perlu dikaji secara menyeluruh, terutama terkait dampaknya terhadap pelayanan publik dan kondisi keuangan daerah.
Rizki memahami kebutuhan Pemkot untuk menyesuaikan porsi belanja pegawai menjadi 30 persen.
Namun ia mendorong upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tekanan pada belanja pegawai dapat dikurangi dan kebijakan tidak menimbulkan pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara berlebihan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Yudianto, mengatakan pemerintah kota perlu melakukan perubahan besaran TPP.
Langkah ini menurutnya penting untuk menjaga kondisi fiskal daerah tetap sehat.
Evaluasi kebijakan dilakukan karena fiskal Kota Bekasi sedang tertekan akibat berkurangnya pendapatan daerah, yang bersumber dari menurunnya transfer dari Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.
Saat yang sama, beban belanja daerah meningkat karena Pemkot harus menyediakan lahan untuk pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dan untuk proyek Flyover Bulak Kapal.
Pemkot juga kini menanggung biaya peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sebelumnya dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Dengan kondisi-kondisi seperti itu maka kita harus melakukan berbagai upaya, cara. Tentunya untuk menyeimbangkan fiskal Pemerintah Kota Bekasi,” katanya.







