Muhammad Najib, anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Balikpapan, meminta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri penyebab mandeknya proyek pembangunan RS Sayang Ibu Balikpapan Barat.
Pernyataan itu disampaikan ketika Najib menyampaikan pemandangan umum fraksi atas Nota Penjelasan Wali Kota mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang III Tahun 2025/2026 di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Senin (6/7/2026).
Proyek tersebut bernilai Rp106 miliar dan dananya bersumber dari APBD 2024.
Pekerjaan fisik proyek baru dimulai pada pertengahan Juni 2025, dengan pencairan termin pertama sebesar 20 persen kepada kontraktor pelaksana.
Namun pekerjaan tidak dilanjutkan dan kontraktor dikabarkan meninggalkan proyek tanpa menyelesaikan kewajiban pelaksanaan.
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tidak menemukan indikasi penyelewengan, dan disebutkan sebagian dana termin pertama telah dikembalikan oleh kontraktor.
Najib menegaskan persoalan utama bukan semata nilai dana yang dikembalikan, melainkan alasan mendasar penghentian pekerjaan.
Fraksi PDI Perjuangan menduga ada cacat sejak tahap awal perencanaan, termasuk ketidaksesuaian dokumen lelang dengan kondisi nyata di lapangan.
Salah satu dugaan yang diangkat adalah karakteristik tanah di lokasi yang memerlukan penanganan khusus di luar rencana anggaran biaya (RAB).
Melalui Pansus, Najib mengatakan Dewan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengetahui apakah kesalahan terletak pada dokumen perencanaan atau adanya kendala teknis lain.
Selain aspek perencanaan dan penganggaran, Pansus juga direncanakan menindaklanjuti laporan warga tentang kerusakan rumah berupa retakan yang diduga diakibatkan aktivitas proyek.
Sampai saat ini, surat resmi usulan pembentukan Pansus dari Fraksi PDI Perjuangan belum mendapatkan respons dari pimpinan DPRD Kota Balikpapan.
Najib menekankan bahwa evaluasi komprehensif melalui Pansus menjadi prasyarat sebelum pemerintah kota memutuskan melanjutkan proyek lewat lelang baru atau mengalokasikan anggaran lanjutan.
Hasil penyelidikan diharapkan memberikan kepastian apakah sisa anggaran cukup dan apakah perlu dialokasikan tambahan untuk perbaikan rumah warga yang rusak.







