TARUTUNG, Jenggala – Pengadilan Negeri (PN) Tarutung kembali menggelar sidang sengketa lahan SMK Negeri 1 Parlilitan, Rabu (13/5), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat.
Perkara ini merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan para ahli waris almarhum Hakim Hutagalung terkait sebidang tanah perladangan seluas 8.155 meter persegi di Huta Saba, Desa Sihotang Hasugian Tonga, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.
Sebelumnya, dalam sidang pemeriksaan lapangan (descente) di lokasi objek perkara di Huta Saba pekan lalu, kuasa hukum penggugat Editor Gea SH MH menyampaikan bahwa fakta persidangan lapangan menunjukkan adanya kesesuaian antara objek sengketa dengan lahan yang diklaim milik penggugat.
Bahkan, lahan SMK Negeri 1 Parlilitan yang diklaim tergugat kurang lebih seluas 4.000 meter persegi disebut masuk dalam objek sengketa.
Dalam lanjutan persidangan yang berlangsung di PN Tarutung di Jalan Mayjen Yunus Samosir, pihak tergugat menghadirkan saksi pengganti karena dua saksi yang sebelumnya telah disumpah tidak dapat hadir dengan alasan sakit dan urusan pribadi.
Salah satu saksi yang dihadirkan ialah EM, istri almarhum Samuel Hasugian yang disebut sebagai pihak pemberi tanah hibah untuk lokasi pertapakan SMK Negeri 1 Parlilitan.
Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, EM menyebut tanah tersebut mulai digarap sejak tahun 1995 ketika mereka menetap di Huta Saba setelah menikah dengan Samuel Hasugian.
Ia juga mengaku sebagian lahan saat itu masih kosong dan baru diserahkan suaminya pada tahun 2004 kepada pemerintah untuk pembangunan sekolah.
Namun saat ditanya mengenai asal-usul kepemilikan tanah oleh suaminya, saksi terlihat ragu-ragu dalam menjawab. Ketika hakim menanyakan apakah ia pernah melihat surat kepemilikan atau dokumen penguasaan fisik atas tanah tersebut, EM mengaku tidak pernah melihat dokumen dimaksud.
Kuasa hukum penggugat menilai keterangan saksi justru memperkuat dalil mereka. Menurut Editor Gea, saksi mengakui tanah tersebut disebut milik keluarga mereka, namun tidak mengetahui adanya dokumen kepemilikan.
“Saksi juga menyebut yang menyerahkan tanah kepada pemerintah hanya mereka. Padahal dalam dokumen hibah yang diajukan pihak tergugat sendiri di persidangan terdapat belasan nama yang mewakili masyarakat Desa Sihotang Hasugian Tonga,” ujar Editor Gea SH MH usai sidang.
Ia menilai terdapat ketidaksesuaian antara keterangan saksi dengan bukti surat yang diajukan pihak tergugat.
“Meski demikian, pihaknya tetap menyerahkan penilaian akhir kepada majelis hakim,” ujar Editor Gea.
Menurut Editor Gea, fakta lain yang muncul di persidangan ialah pengakuan saksi bahwa pada tahun 1995 dan sebelumnya sudah ada Kepala Desa yang memiliki kewenangan administratif lebih tinggi dibanding Raja Huta.
Sementara itu, penyerahan tanah dari tokoh-tokoh desa kepada Bungaran Silaban yang kemudian menyerahkannya kepada Hakim Hutagalung diketahui dan ditandatangani Kepala Desa.
Dalam surat itu dijelaskan penyerahan tanah kepada Bungaran Silaban terjadi pada tahun 1986 sebagai bentuk penghargaan atas jasa perbaikan tali air yang dilakukan Bungaran Saragih.
“Surat tahun 1986 itulah yang menjadi dasar atas surat tanah yang kemudian diserahkan Bungaran Silaban kepada Hakim Hutagalung,” katanya.
Dalam persidangan itu turut hadir seorang penjaga sekolah SMK Negeri 1 Parlilitan sebagai saksi. Ia menyebut luas lahan sekolah sekitar kurang lebih 4.000 meter persegi dan mengaku hanya mengetahui adanya sertifikat atas nama sekolah.
Saksi juga mengaku sejak tahun 2005 tidak pernah mengetahui adanya gugatan atas lahan tersebut dan tidak pernah melihat aktivitas pengelolaan atau pemanfaatan produktif di atas tanah sengketa.
Sidang dijadwalkan kembali berlangsung pada 20 Mei 2026 dengan agenda menghadirkan saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Rudi Sinaga dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Sumatera Utara mengatakan pihaknya akan menghadirkan saksi dari BPN guna memperkuat status kepemilikan lahan sekolah yang menjadi objek sengketa.
Sementara itu, pihak penggugat juga menyatakan akan menghadirkan sejumlah bukti tambahan, termasuk foto-foto lama yang disebut memperlihatkan aktivitas keluarga penggugat di lokasi objek sengketa saat masih dikuasai keluarga Hakim Hutagalung, khususnya oleh ahli waris Hendri Budiman Hutagalung (Penggugat 1), saat masih berusia muda. (wol/jps/d1)
Jenggala







