Pengamat pendidikan Asep Sapaat menilai lonjakan kasus kekerasan seksual di ranah pendidikan merupakan ujian serius terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Asep menyampaikan penilaiannya kepada PRO3 RRI, Sabtu, 18 Juli 2026.
Menurutnya, struktur kuasa dan budaya patriarki memberi ruang bagi pelaku untuk bertindak, sementara pemahaman publik tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual belum merata.
Ia menekankan pentingnya pemahaman masyarakat agar dapat mengenali kategori kekerasan seksual dan berani mengambil tindakan hukum.
Asep juga mengingatkan bahwa korban sering menolak melapor karena ancaman, trauma, serta kesulitan menghadirkan bukti di proses peradilan.
Untuk itu, perguruan tinggi harus memperkuat upaya pencegahan melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas TPKS) yang profesional dan responsif.
Penanganan, kata Asep, perlu bergeser ke arah preventif dan berorientasi pada perlindungan korban serta berdasarkan prinsip hak asasi manusia.
Ia menilai investigasi yang profesional menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, dan hak dasar para korban.
Selain itu, Asep meminta edukasi berkelanjutan tentang pencegahan, mitigasi, dan mekanisme pelaporan diperluas agar risiko lebih dipahami masyarakat.
Ia mendorong masyarakat mengetahui hak perlindungan hukum, berani melapor, memperkuat langkah mitigasi, serta mendukung penindakan tegas terhadap pelaku.
Asep juga menyerukan penerapan sanksi sesuai regulasi sebagai pembelajaran dan pencegah agar pelanggaran serupa tidak terulang.
Kasus di Universitas Sumatera Utara menjadi contoh yang ia angkat.
Puluhan mahasiswa USU dilaporkan mengalami pelecehan seksual oleh seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Terduga pelaku berinisial CHS dikabarkan mengirim pesan dan gambar vulgar melalui media sosial.
Jumlah korban diperkirakan sedikitnya 66 orang, dengan 10 di antaranya telah melapor ke pihak kampus.
Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) USU, Meutia Nauly, menyatakan di Medan pada Senin, 13 Juli 2026 bahwa pihaknya telah menerima laporan langsung dari korban.
Meutia menegaskan prioritas Satgas PPK USU adalah keselamatan, kerahasiaan, identitas, perlindungan, dan pemulihan korban.
Dia menyebutkan pihak kampus telah menerima laporan dari 10 korban dan telah melayangkan panggilan kepada terduga pelaku berinisial CHS.
Namun, panggilan tersebut belum dipenuhi dan sejak kasus ini mencuat ke publik, CHS tidak lagi hadir di kampus.







