Anggota DPR RI Matindas J. Rumambi dari Fraksi PDI Perjuangan mengkritik perencanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap belum matang.
Politikus asal Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah ini menilai kebijakan itu berpotensi memboroskan keuangan negara karena salah sasaran.
Ia menegaskan pemerintah semestinya merancang pelaksanaan MBG berlandaskan basis data sosial-ekonomi yang kuat.
Menurut Matindas, pemerintah baru mulai mempertimbangkan penghentian bantuan bagi anak-anak dari keluarga mampu setelah program berjalan.
“Jika sejak awal pemerintah menggunakan basis data sosial-ekonomi yang kuat, perdebatan mengenai layak atau tidaknya anak dari keluarga mampu menerima MBG tidak akan muncul hari ini. Ini menunjukkan desain kebijakan yang belum matang,” ujar Matindas melalui pesan singkat, Sabtu (18/7).
Ia menjelaskan tujuan program pemenuhan gizi adalah melindungi kelompok rentan, bukan memberikan subsidi kepada keluarga yang sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan dasar.
Di tengah tekanan fiskal, Matindas meminta evaluasi penerima manfaat diperluas agar juga mencakup kelompok menengah, bukan hanya desil teratas.
“Kelompok masyarakat menengah yang mandiri secara ekonomi juga perlu dikaji kembali agar tidak menjadi penerima manfaat. Kita harus menghemat dan mengoptimalkan anggaran,” jelas Ketua DPD PDI Perjuangan Sulteng tersebut.
Matindas menekankan anggaran MBG yang bersumber dari dana pendidikan harus dimanfaatkan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan.
– Anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
– Kelompok masyarakat rentan miskin.
– Daerah dengan angka tengkes (stunting) yang tinggi.
– Wilayah rawan pangan, seperti daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Selain persoalan data penerima, Matindas mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola standar mutu, pengawasan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG), rantai distribusi, serta peran kantin sekolah.
“Bantuan sosial harus berpihak kepada yang membutuhkan, bukan dibagikan secara populis demi mengejar pemerataan semu,” tegasnya.
Ia mengingatkan masih banyak program prioritas nasional lain yang kekurangan anggaran, seperti tunjangan dan insentif bagi guru, program pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat, serta alokasi bantuan kebencanaan.
“Jangan sampai negara menghabiskan anggaran yang sangat besar tanpa ukuran keberhasilan yang jelas,” pungkas Matindas.







