Ratusan siswa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Insiden ini memicu perhatian sejumlah pengamat hukum yang menuntut penyelidikan menyeluruh.
Muslim Muis SH, pengamat hukum dari Pusat Pembaharuan Hukum dan Peradilan (Puspha) Sumut, menyatakan kasus tersebut tidak layak diselesaikan hanya lewat evaluasi internal atau sanksi administratif semata.
Menurut Muslim, aparat penegak hukum harus menelusuri apakah terdapat unsur kelalaian yang berkontribusi pada keracunan massal itu.
“Peristiwa ini perlu diselidiki secara objektif dan transparan,” kata Muslim kepada Jenggala pada Rabu (9/9).
Ia menambahkan bahwa apabila ditemukan kelalaian dalam pengolahan, penyimpanan, atau distribusi makanan yang menyebabkan keracunan, pihak bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Muslim mengingatkan bahwa MBG adalah program pemerintah yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan anak-anak sebagai penerima manfaat.
Karena itu, ia menegaskan standar keamanan pangan harus menjadi prioritas dan tidak boleh dikompromikan demi target distribusi.
Ia juga menekankan perlunya sistem pengawasan yang ketat selama pelaksanaan program agar tujuan pemenuhan gizi anak tidak berujung pada korban.
Dalam tinjauan penyelidikan, Muslim meminta agar proses pemeriksaan mencakup semua tahapan, mulai pengadaan bahan makanan hingga penyaluran ke siswa.
Analisis harus meliputi pengadaan bahan baku, penyimpanan, proses pengolahan di dapur, dan tata kelola distribusi makanan.
Dia mengingatkan agar penyelidikan tidak semata mencari kesalahan pelaksana di lapangan, tetapi juga menilai efektivitas pengawasan dan kepatuhan terhadap prosedur operasional standar.
Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya mengungkap temuan awal bahwa ratusan ekor ikan tidak disimpan dalam freezer dan berada pada suhu ruang lebih dari 12 jam.
BGN menyatakan proses penyelidikan oleh aparat berwenang masih berlangsung.
Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karo disebut sedang diproses untuk diberhentikan dari jabatan dan statusnya sebagai ASN PPPK.
Muslim menegaskan bahwa pemberian sanksi administratif tidak menghilangkan kemungkinan adanya pertanggungjawaban hukum jika ditemukan unsur pidana.
“Sanksi administrasi dan proses hukum adalah dua hal berbeda; jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, proses harus berjalan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah dan BGN memastikan semua korban mendapat penanganan medis dan pemulihan yang layak.
Selain itu, Muslim mendesak agar hasil pemeriksaan laboratorium dan laporan penyelidikan disampaikan secara terbuka untuk mencegah spekulasi publik.
Orang tua korban kini menuntut kepastian mengenai penyebab kejadian, pihak yang bertanggung jawab, penanganan korban, serta perkembangan proses hukum.
Muslim menutup dengan menekankan bahwa keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas, dan evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar kasus serupa tidak terulang.
“Siapa pun yang terbukti lalai harus dimintai pertanggungjawaban sesuai porsinya,” tutupnya.







