PT Citra Sawit Indah Lestari (CSIL) menyatakan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki diperoleh melalui prosedur hukum yang sah dan termasuk pembayaran ganti rugi kepada masyarakat terdampak.
Kuasa hukum perusahaan, Tri Purnowidodo, menjelaskan HGU perusahaan mencakup seluas lebih dari 1.300 hektare.
Menurut Widodo, HGU tersebut berasal dari pelepasan kawasan hutan seluas 4.773,90 hektare sesuai izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan RI.
Ia merujuk Keputusan Kepala BPN RI Nomor 89/HGU/BPN RI/2011 yang ditandatangani 30 Desember 2011 sebagai dasar administratif pemberian HGU.
Dalam keputusan BPN itu, lanjut Widodo, tercantum kewajiban perusahaan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat penggarap sebelumnya.
Widodo mengakui terdapat putusan Mahkamah Agung yang membatalkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.573/Menhut-II/2009 terkait pelepasan kawasan Hutan Nantalu.
Namun, ia menegaskan pembatalan SK tersebut tidak serta-merta mencabut HGU PT CSIL.
Perusahaan menilai aksi penguasaan lahan dan pemanenan buah sawit oleh Koperasi Produsen Bintang Tani Makmur Sejahtera pada Rabu 8 Juli 2026 di Kecamatan Sei Kepayang merupakan tindakan melawan hukum.
Menurut CSIL, penguasaan tersebut berwujud penjarahan hasil kebun dan tidak menempuh jalur peradilan untuk menyelesaikan klaim lahan.
Perusahaan telah melaporkan peristiwa itu ke Polres Asahan dan meminta penyelidikan sampai terungkap siapa aktor intelektual di balik kejadian.
Pihak kepolisian Polres Asahan membenarkan telah mengamankan dan menahan tiga orang tersangka terkait pencurian hasil kebun sawit berdasarkan laporan PT CSIL.
Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Immanuel P. Simamora mengatakan penyidikan masih berlangsung dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain.
Polisi juga menyatakan akan mendalami keterkaitan antara kasus penguasaan lahan seluas 4.773,90 hektare tersebut dengan pihak-pihak lain yang diduga terlibat.







