AEKKANOPAN, Jenggala – Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) berencana akan hitung ulang setoran pajak dari Pabrik Kelapa Sawit Multiagro Sumatera Jaya (PT MSJ) yang beroperasi di Huta Godang Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu.
Penghitungan ini menyasar pada pengenaan pajak Air Bawah Tanah (ABT) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang menjadi sumber pendapatan asli daerah.
Dimana menurut Kaban Bapenda Teddi Yulianto, S.STP, M.Si, dikantornya, Kamis (30/4), dari dua sektor pajak tersebut perusahaan pabrik kelapa sawit yang memiliki kapasitas olah sebanyak 30 ton/jam hanya memiliki tagihan sebesar Rp46.795.992 dalam setahun.
“Jumlah tersebut terbagi pada tiga objek PBB, masing-masing sebesar Rp16.506.696, Rp1.016.820, dan Rp4.607.280, dan ditambah dari pungutan pajak ABT yang dilaporkan pihak perusahaan senilai Rp2.055.446 setiap bulannya,” ungkap Teddy.
Pihak Bapenda berkeyakinan, besaran pajak ABT yang disetor oleh pihak perusahaan ini memili kemungkinan dapat bertambah.
“Tim kita akan segera turun ke sejumlah pabrik yang menggunakan ABT, tidak saja ke pabrik MSJ di Pulo Dogom. Tujuannya untuk memperoleh kondisi riil tagihan pajak yang harus dibayar oleh pihak perusahaan ke daerah,” tegas Teddi.
Kaban Bapenda ini juga tidak menampik kemungkinan dilakukannya upaya paksa berupa penagihan pajak kurang bayar ke perusahaan.
“Jika ada selisih jumlah penghitungan, maka pemerintah daerah akan melakukan penagihan atas pajak kurang bayar. Maksimal untuk pajak lima tahun terakhir,” tutupnya.
Terpisah, Ketua Pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Labura, Ahmad Fauzi Syahputra, Jumat (1/5) saat ditanya akan rendahnya laporan pajak ABT oleh pabrik kelapa sawit PT MSJ menyampaikan akan melakukan koreksi dan melakukan penghitungan ulang untuk mendapatkan hasil sebenarnya.
“Pabrik kelapa sawit PT MSJ memiliki izin kapasitas produksi 30 ton/jam. Jika seluruh produksinya hanya menggunakan sumber air bawah tanah, maka rasanya laporan pajak ABT yang disampaikan oleh perusahaan, itu terlalu kecil,” kata Fauzi.
Untuk itu menurutnya, dalam waktu dekat pansus bersama pemerintah daerah akan melakukan kunjungan ke seluruh perusahaan untuk menghitung ulang besaran pajak air tanah.
“Pansus memiliki target adanya peningkatan PAD setidaknya di angka 30 milyar di tahun 2026. Tentu kita meminta komitmen dari semua pihak untuk bekerja bersama memperolehnya. Untuk ABT, ada opsi menunjuk tim independent untuk hitung ulang seluruh potensi yang ada di Labura,” tutup politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu. (wsp/a12/d2)
Editor RIFIQ SYAHRI







