Indonesia memasuki babak baru dalam tata kelola korporasi dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025. Regulasi ini tidak sekadar memperbarui prosedur administratif pendirian perusahaan, tetapi mencerminkan perubahan pendekatan pemerintah terhadap pengawasan dan kepatuhan korporasi. Di tengah upaya memperkuat iklim investasi dan transparansi bisnis, Permenkum 49/2025 menandai pergeseran dari sistem berbasis formalitas menuju rezim yang lebih berorientasi pada akuntabilitas.
Bagi pelaku usaha lokal maupun investor asing, perubahan ini memiliki implikasi strategis. Pendirian perusahaan kini tidak lagi dipandang sebagai proses satu kali yang selesai setelah akta disahkan, melainkan sebagai pintu masuk ke siklus kepatuhan yang berkelanjutan. Data yang tercatat saat pendirian akan menjadi referensi utama bagi berbagai proses lanjutan, mulai dari perizinan usaha hingga pemeriksaan administratif di kemudian hari.
