MEDAN, Jenggala – Pendiri Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Sumatera Utara (Sumut) mendesak Kapolri turun tangan untuk mendorong perpanjangan masa pendaftaran calon Ketua Umum KBPP Polri tingkat pusat menjelang Musyawarah Nasional (Munas) VI yang dijadwalkan berlangsung pada 14-15 Mei 2026 di Jakarta.
Desakan itu disampaikan dalam rapat pengurus dan pendiri KBPP Polri Sumut di Hotel Madani, Medan, Sabtu (18/4) sore. Pertemuan tersebut dihadiri Drs. Syaiful Syafri, MM, didampingi Ketua Resor Medan Riswandi Husin serta para Ketua Resor dari berbagai daerah di Sumatera Utara.
Syaiful mengungkapkan, hingga kini baru satu calon Ketua Umum yang terdaftar, yakni Dr. Evita Nursanti. Kondisi tersebut dinilai sebagai dampak dari waktu pendaftaran yang terlalu singkat, hanya sekitar 10 hari, sehingga berpotensi melahirkan calon tunggal.
“Kami meminta Kapolri turun tangan agar masa pendaftaran diperpanjang. Jangan sampai Munas hanya melahirkan calon tunggal akibat tahapan yang terlalu sempit. Organisasi sebesar KBPP Polri harus menjunjung tinggi demokrasi,” tegas Syaiful.
Ia menegaskan, KBPP Polri lahir dari semangat anak anggota Polri dan purnawirawan untuk menjaga marwah institusi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia keluarga besar Polri.
Di Sumatera Utara, organisasi ini berdiri sejak 1 Maret 2000, sementara secara nasional pada 1 Maret 2003. Syaiful bersama Riswandi Husin mengaku sebagai bagian dari pendiri KBPP Polri Sumut serta turut mengikuti Munas I dan IV.
Menurutnya, terdapat empat tujuan utama pendirian KBPP Polri, yakni membangun SDM anak Polri dan purnawirawan, menciptakan lapangan kerja bagi keluarga besar Polri, membantu Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta membela institusi Polri saat menghadapi kritik publik.
Syaiful juga menyoroti situasi ketika Polri belakangan menjadi sasaran kritik keras, termasuk munculnya wacana reformasi institusi hingga usulan penempatan Polri di bawah kementerian. Dalam kondisi itu, ia menilai KBPP Polri Sumut justru aktif menyuarakan pembelaan terhadap institusi Polri.
“Ketika Polri dihujat dan muncul desakan agar berada di bawah kementerian, kami di Sumut yang aktif bersuara agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Lalu, di mana peran pengurus pusat saat itu?,” ujarnya.
Karena itu, pihaknya menolak jika Munas VI hanya menghadirkan calon tunggal Ketua Umum. Menurut mereka, hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan semangat organisasi.
Selain itu, Syaiful menilai dalam lima tahun terakhir aktivitas organisasi dari tingkat daerah hingga sektor mengalami stagnasi, khususnya di Sumatera Utara. Minimnya konsolidasi dari pimpinan pusat disebut menjadi salah satu penyebab utama.
Ia membandingkan dengan kepengurusan sebelumnya yang dinilai lebih aktif dan terstruktur, seperti pelaksanaan pertemuan nasional bersama Dirbinmas se-Indonesia, rapat kerja nasional (Rakernas), hingga agenda ziarah rombongan menjelang Hari Ulang Tahun KBPP Polri.
“Kami ingin KBPP Polri kembali hidup, solid, dan benar-benar menjadi rumah besar bagi anak-anak Polri. Jangan hanya aktif saat Munas, tetapi mati dalam pembinaan organisasi di daerah,” pungkasnya. (Jenggala)
Jenggala







