Penasihat hukum terdakwa Dante Sinaga menyatakan menolak seluruh argumentasi Jaksa Penuntut Umum dan mempertahankan semua dalil pembelaan dalam persidangan lanjutan perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).
Pernyataan itu disampaikan oleh tim penasihat hukum, dipimpin Kasmin Sidauruk, saat membacakan duplik atas replik JPU di Ruang Cakra IX Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (7/9) sore.
Sidang dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai As’ad Rahim Lubis.
Dalam repliknya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan terhadap Dante Sinaga.
Tim pembela menilai replik jaksa gagal menjawab sejumlah persoalan hukum substantif yang terungkap selama pemeriksaan persidangan.
Kasmin menyebut tanggapan JPU sebagai bentuk pembelaan diri yang menurutnya tidak memiliki dasar hukum dan hanya berupa retorika normatif.
Salah satu keberatan utama tim pembela adalah penetapan Dante sebagai pihak yang bertanggung jawab atas gagal bayar PT PASU pada 2021.
Penasihat hukum menyatakan seluruh transaksi penjualan aluminium alloy selama masa jabatan Dante sebagai SEVP Pengembangan Usaha hingga 16 April 2020 telah dilunasi.
Mereka menegaskan gagal bayar baru terjadi setelah Dante tidak lagi menjabat.
Tim pembela juga menunjukkan adanya inkonsistensi waktu penahanan dan keluarnya laporan audit; penahanan disebut dimulai 17 Desember 2025, sementara laporan audit yang menjadi dasar tuntutan diterbitkan pada 23 Februari 2026.
Menurut pembela, fakta itu menunjukkan masalah prosedural dalam penetapan kerugian yang dikaitkan dengan kliennya.
Jaksa menuduh Dante lalai karena tidak melakukan pengecekan langsung atas data deadstock aluminium alloy yang dipaparkan Kepala Departemen Sales dan Marketing.
Pembela menolak tuduhan tersebut dengan alasan struktural; sebagai SEVP, Dante berwenang mengandalkan data resmi departemen terkait dalam rapat perusahaan.
Pembela juga menyebut adanya pencatatan deadstock sebesar 4.016 metrik ton (MT) dalam sistem SAP PT Inalum dan keterangan saksi lapangan yang mengonfirmasi tumpukan aluminium alloy di gudang logistik Surabaya, Jakarta, dan Kuala Tanjung.
Mengenai skema pembayaran, tim hukum mengemukakan bahwa penggunaan mekanisme D/A memiliki dasar pada ketentuan internal perusahaan, merujuk Pasal 13 SK Direktur Utama PT Inalum Nomor 020/DIR/2019.
Tim pembela menyoroti pula adanya coretan pada dokumen RFA yang memuat suku bunga dan margin diskonto, yang menurut mereka dibuat setelah Dante menandatangani dokumen.
Saksi Anton Herdianto memberi keterangan bahwa saat RFA diajukan, dokumen dalam kondisi bersih, dan penandatangan pertama adalah Dante Sinaga.
Saksi lain, Yohannes Sigit S., mengakui melakukan pencoretan pada dokumen karena ketidaksesuaian nilai bunga diskonto dengan perbankan BRI.
Pembela menilai hubungan kausal antara tindakan administratif Dante pada 2019 dengan kerugian perusahaan pada 2021 telah terputus, terutama karena masa jabatan Dante berakhir 16 April 2020 dan ia pensiun pada Juli 2020.
Berdasarkan pembukuan dalam sistem SAP, tim pembela menyatakan transaksi aluminium alloy pada 2018, 2019, dan periode Januari–Juni 2020 tercatat lunas.
Mereka menyebut gagal bayar pertama terjadi pada pengiriman berdasarkan Final Invoice atau Delivery Order Nomor 6006512 tertanggal 26 Oktober 2020 yang diakseptasi PT PASU pada Januari 2021.
Tim penasihat hukum mempersoalkan dasar penghitungan kerugian sebesar USD9.044.247 atau sekitar Rp141 miliar yang dipakai JPU.
Mereka menilai laporan KAP Prof. Dr. Tarmizi Achmad tidak berwenang menetapkan kerugian keuangan negara secara mengikat.
Pembela juga mengutip Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 19/LHP/XX/01/2025 tertanggal 30 Januari 2025 yang, menurut mereka, menyebut sisa tagihan sebagai potensi kerugian perusahaan/korporasi, bukan kerugian negara.
Di akhir duplik, tim penasihat hukum meminta majelis hakim mempertimbangkan seluruh dalil pembelaan dan menjatuhkan putusan sesuai permohonan dalam pledoi.
Apabila majelis memiliki pandangan hukum berbeda, pembela memohon pertimbangan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebenaran materiil substantif (Ex Aequo Et Bono).







