Pemerintah Kabupaten Langkat menegaskan komitmen percepatan penanganan pascabanjir dan penyaluran bantuan bagi warga terdampak.
Pernyataan itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti, SH., pada rapat koordinasi yang digelar di ruang rapat Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (14/7).
Plt. Bupati hadir bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos., M.AP, untuk membahas langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir.
Rapat mempertemukan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, serta perwakilan masyarakat melalui Forum Masyarakat Korban Bencana Banjir (FMKBB) Kabupaten Langkat dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Nasional.
Kepala Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono, hadir dan memberikan arahan teknis terkait percepatan tahapan penanganan pascabencana.
Irjen Pol. Wahyu menekankan pentingnya koordinasi mantap antarlevel pemerintahan dan pemangku kepentingan agar proses rehabilitasi serta penyaluran bantuan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Bupati Tiorita menyatakan Pemerintah Kabupaten Langkat akan terus mengintensifkan komunikasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat serta instansi terkait.
Ia menegaskan upaya pengawalan terhadap proses rehabilitasi dan penyaluran bantuan untuk memastikan hak-hak korban banjir terpenuhi.
Pemerintah daerah juga berkomitmen menjalankan seluruh tahapan secara transparan dan akuntabel agar manfaat program segera dirasakan masyarakat terdampak.
Di pihak masyarakat, Koordinator FMKBB Kabupaten Langkat Said Abdullah dan Dodi Wijaya menyatakan kesiapan mereka untuk mengawal pemulihan pascabencana dan menyampaikan aspirasi korban banjir kepada pemerintah.
FMKBB menyoroti urgensi percepatan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan sehingga warga yang memenuhi syarat dapat menerima bantuan rehabilitasi rumah dan bentuk bantuan lain dengan cepat, tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.
Rapat berlangsung terbuka dan konstruktif, dengan kesepakatan memperkuat koordinasi lintas sektor sebagai langkah konkret mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah terdampak dapat pulih kembali.







