Pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur membawa langsung keluhan para penambang timah ke tingkat pusat terkait alokasi kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Aspirasi itu disampaikan oleh Bupati Beltim Kamarudin Muten pada pertemuan dengan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI yang berlangsung pada Jumat, 31/7/2026.
Pembahasan utama berfokus pada besaran kuota RKAB yang dinilai belum memadai untuk mendukung aktivitas pertambangan di lapangan.
Menurut pemerintah daerah, kuota saat ini yang tercatat sekitar 3.300 ton belum sebanding dengan kebutuhan operasional dan distribusi tenaga kerja lokal.
Delegasi Beltim menilai kondisi tersebut telah menekan aktivitas pertambangan dan menurunkan penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut.
Delegasi juga menyampaikan bahwa melemahnya usaha jasa pertambangan berdampak pada perlambatan perputaran ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor timah.
Dalam audiensi itu juga diingatkan risiko sosial ekonomi lebih luas, termasuk potensi peningkatan pengangguran dan kerawanan sosial jika persoalan tidak segera ditangani.
Delegasi mengkhawatirkan pula bahwa keterbatasan kuota bisa mendorong praktik pertambangan ilegal di lapangan.
Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Pertahanan RI dengan durasi sekitar satu jam.
Kamarudin hadir bersama Ketua DPRD Beltim Fezzi Uktolseja sebagai bagian dari rombongan pemerintah daerah dan DPRD se-Bangka Belitung (Babel).
Rombongan dipimpin Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya dan turut hadir Bupati Belitung, Ketua DPRD Kabupaten Belitung, serta Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur.
Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut inisiatif DPRD Babel untuk menyampaikan berbagai persoalan tata kelola pertambangan timah yang berimplikasi pada kondisi ekonomi masyarakat Pulau Belitung.
Pemerintah daerah meminta agar pemerintah pusat meninjau kembali alokasi RKAB sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan operasional dan mendorong pemulihan ekonomi lokal.







