Komisi Pemberantasan Korupsi menekankan perlunya penguatan budaya integritas dalam pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurut KPK, upaya pencegahan menjadi kunci agar program strategis pemerintah berjalan secara akuntabel dan terhindar dari penyimpangan.
Pada Sosialisasi Antikorupsi Kementerian Koperasi di Jakarta, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menyampaikan, “Pencegahan lebih mulia dari penindakan. Pendidikan antikorupsi menjadi bekal agar setiap individu mampu menolak segala bentuk penyimpangan,” Sabtu 1 Agustus 2026.
Ibnu menilai setiap program pemerintah memiliki potensi risiko penyalahgunaan kewenangan.
Ia menekankan agar aparatur negara memiliki komitmen untuk mengelola risiko dan menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa kementeriannya mendapat mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal pengembangan KDKMP.
Ferry menilai keberhasilan program sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat.
Kementerian Koperasi saat ini membina lebih dari 130 ribu koperasi yang telah beroperasi.
Pemerintah menargetkan sekitar 35 ribu unit KDKMP mulai beroperasi pada Agustus 2026.
Ferry menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang maupun praktik korupsi, dan seluruh penggunaan anggaran negara harus dipertanggungjawabkan secara transparan serta sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kepercayaan masyarakat adalah aset terbesar Kementerian Koperasi. Karena itu, integritas harus menjadi budaya kerja dalam setiap pelaksanaan program,” kata Ferry.







