Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, mendesak pemerintah segera memberikan intervensi psikologis kepada anak yang menjadi saksi kematian ayahnya di Bali.
Anak tersebut masih duduk di bangku kelas satu sekolah dasar dan disebut menyaksikan langsung peristiwa kekerasan yang menewaskan pria berinisial KD.
Marinus menyatakan kekhawatiran bahwa tanpa pendampingan profesional, trauma yang dialami anak itu dapat berlanjut dan memengaruhi perkembangan mental serta emosionalnya.
Dalam keterangan pers, Rabu, 29 Juli 2026, ia menegaskan perlunya langkah cepat untuk menangani dampak psikologis pada anak korban tidak langsung.
Menurut Marinus, negara wajib memproteksi anak korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
Ia meminta penyediaan rehabilitasi dan program pemulihan yang memadai sebagai bagian dari hak setiap anak pasca-trauma.
Pemerintah diminta mengorganisir layanan pendampingan melalui koordinasi lintas kementerian serta kerja sama dengan pemerintah daerah.
Marinus menekankan bahwa pendampingan psikologis tidak boleh ditunda karena intervensi dini berpotensi mencegah dampak jangka panjang.
Dia juga menilai pemulihan kondisi mental anak harus dilakukan di lingkungan yang aman, melibatkan keluarga dan tenaga profesional.
Lebih lanjut, Marinus mengingatkan bahwa perhatian perlindungan tidak boleh hanya difokuskan pada korban yang meninggal, melainkan juga keluarga yang ditinggalkan.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turut meminta agar penanganan kasus tewasnya KD di Bali tidak berhenti pada proses pidana semata.
KPAI mengamati beredarnya video yang menunjukkan anak korban menangis saat jenazah ayahnya tiba di rumah duka, dan menilai hal ini menandakan kebutuhan perlindungan lebih luas.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyatakan negara berkewajiban memastikan hak-hak anak terpenuhi setelah kehilangan orang tua.
Jasra menekankan perlunya pendampingan psikososial jangka panjang, jaminan keberlanjutan pendidikan, dan lingkungan yang aman untuk mendukung proses pemulihan anak.
Kedua lembaga berharap pemangku kepentingan memperkuat koordinasi agar layanan perlindungan anak mudah diakses dan mendukung tumbuh kembang anak korban secara optimal.







