Tiga dekade lebih sejak Peristiwa 27 Juli 1996 — yang dikenal luas sebagai Kudatuli — masih memunculkan tuntutan agar negara menuntaskan dugaan pelanggaran hukum yang menyertainya.
Pernyataan itu mengemuka kembali dalam peringatan tiga puluh tahun, ketika Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa upaya penyelesaian bukan soal balas dendam politik melainkan tanggung jawab negara terhadap demokrasi dan kemanusiaan.
Kasus ini melibatkan ragam isu hukum dan hak asasi, mulai dari kebebasan berserikat dan berkumpul hingga dugaan penggunaan aparat negara serta laporan warga sipil yang tewas, terluka, atau hingga kini berstatus hilang.
Konstelasi tersebut menempatkan persoalan bukan semata urusan politis masa lampau, melainkan ujian bagi komitmen Indonesia sebagai negara hukum.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan status Indonesia sebagai negara hukum, sebuah pijakan yang memberikan konsekuensi agar kekuasaan tunduk pada aturan dan pelanggaran diselesaikan melalui mekanisme yang adil serta akuntabel.
Imbalannya, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.
Selain itu, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 memposisikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Dari perspektif prinsip hukum, gagasan A.V. Dicey tentang rule of law relevan untuk menilai perkara ini.
Dicey menguraikan tiga pilar: supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara — yang menjadi tolok ukur apakah hukum mengendalikan kekuasaan atau sebaliknya.
Persamaan di hadapan hukum menuntut agar tidak ada pihak yang kebal dari tanggung jawab, termasuk ketika dugaan penyalahgunaan melibatkan aparat atau lembaga negara sendiri.
Dalam ranah teori hukum, Gustav Radbruch mengingatkan bahwa hukum harus menyeimbangkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
Kepastian hukum penting, tetapi bila mengorbankan keadilan maka legitimasi moralnya terkikis; sebaliknya, penegakan keadilan tanpa mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan memunculkan ketidakpastian baru.
Dari perspektif korban, penyelesaian yang bermakna tidak hanya berfokus pada hukuman terhadap pelaku, melainkan pada pengungkapan kebenaran, kepastian hukum, dan pemulihan hak-hak mereka sesuai ketentuan yang berlaku.
Permintaan agar negara melanjutkan penyelidikan, mengungkap keberadaan orang hilang, dan menegakkan supremasi hukum menjadi bagian dari seruan untuk mengawal agenda Reformasi agar penyalahgunaan kekuasaan tidak berulang.
Independensi penegakan hukum menjadi unsur krusial dalam proses ini agar pertanggungjawaban dapat ditegakkan tanpa tekanan politik atau kelembagaan.
Tiga puluh tahun setelah peristiwa itu, yang dipertaruhkan bukan hanya penilaian atas peristiwa masa lalu, tetapi juga kredibilitas negara hukum di masa depan.
Hanya melalui proses hukum yang independen, transparan, dan adil, serta upaya pemulihan bagi korban, bangsa dapat menunjukkan bahwa hukum berlaku sama bagi siapa pun tanpa memandang jabatan atau afiliasi politik.







