Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan siap memediasi penyelesaian konflik kemitraan kebun plasma di Kabupaten Mandailing Natal agar tercapai kepastian hukum bagi semua pihak.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut, Surya, saat menerima kunjungan kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Kantor Gubernur Sumut pada Senin (29/6).
Pertemuan tersebut difokuskan pada tindak lanjut aspirasi masyarakat terkait kemitraan plasma perkebunan kelapa sawit di Mandailing Natal.
Surya menjelaskan bahwa sejumlah langkah awal telah dilakukan, termasuk penetapan peserta plasma, pembentukan koperasi, penandatanganan kerja sama, serta rencana pembangunan kebun plasma.
Namun, kata dia, masih terdapat perbedaan pandangan yang menghambat penyelesaian sehingga dibutuhkan dialog terbuka dan musyawarah yang berlandaskan peraturan perundang-undangan.
Pemprov Sumut berkomitmen untuk terus memfasilitasi koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, kementerian dan lembaga terkait, ATR/BPN, koperasi, perusahaan, dan masyarakat agar proses penyelesaian berjalan transparan.
Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, menegaskan lembaganya memberi perhatian terhadap sengketa yang berkepanjangan antara warga Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, yang tergabung dalam Koperasi Perkebunan Hasil Sawit Bersama (KP-HSB) dan PT Rendi Permata Raya (RPR).
Berdasarkan aspirasi yang dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 17 September 2025, PT RPR memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas sekitar 4.000 hektare pada 2005 dengan kewajiban membangun kebun masyarakat melalui pola kemitraan.
Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) seluas 3.741,88 hektare yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional pada 2009 juga menegaskan kewajiban perusahaan menyediakan kebun masyarakat sebesar 20 persen dari total areal yang diusahakan.
BAM DPR RI merekomendasikan agar PT Rendi Permata Raya segera melaksanakan kewajiban menyediakan atau membangun kebun masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Pihak PT Rendi Permata Raya menjelaskan bahwa sejak manajemen baru mengambil alih pada akhir 2016, perusahaan hanya mampu menguasai sekitar 3.000 hektare dari total HGU yang tertera.
Perusahaan menambahkan sebagian lahan lain dinilai tidak dapat dimanfaatkan, termasuk area yang masuk kawasan daerah aliran sungai (DAS).
Menurut keterangan perusahaan, pembangunan kebun plasma telah dimulai sejak 2023 baik di dalam maupun di luar kawasan HGU.
Hingga kini, sekitar 200 hektare plasma di dalam HGU telah menghasilkan dan hasilnya telah dibagikan kepada masyarakat.
Perusahaan menyebut salah satu hambatan utama adalah dualisme koperasi calon mitra, di mana koperasi baru sudah menjalin kemitraan sementara koperasi yang lebih dulu berdiri masih menghadapi sejumlah persoalan.
PT Rendi Permata Raya berharap pemerintah daerah dapat terus memediasi komunikasi antara perusahaan, koperasi, dan masyarakat agar penyelesaian konflik plasma di Mandailing Natal segera menemukan titik temu.







