MEDAN, Jenggala – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota. Dana tersebut berasal dari Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I Tahun 2026 serta pembayaran kurang salur bagi hasil pajak provinsi tahun 2024 dan 2025.
Penyaluran ini disampaikan Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, saat memimpin rapat virtual dari Kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (5/5).
Dalam penjelasannya, Bobby merinci bahwa total dana tahap pertama tersebut terdiri dari Rp268 miliar bagi hasil pajak rokok dan Rp175 miliar untuk pembayaran kurang salur tahun sebelumnya.
Ia menegaskan, Pemprov Sumut berkomitmen menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada daerah yang totalnya mencapai Rp3,31 triliun. Untuk tahun 2026, penyaluran direncanakan dilakukan dalam tiga tahap.
“Mudah-mudahan kewajiban sebesar Rp3,31 triliun ini bisa kita selesaikan di tahun 2026. Saat ini sudah berproses sekitar Rp1,77 triliun. Sore ini, dana sebesar Rp443 miliar akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing daerah,” ujar Bobby.
Selain penyaluran dana, Bobby juga menyoroti kondisi fiskal 33 kabupaten/kota di Sumut. Ia menyebutkan, realisasi pendapatan daerah pada triwulan pertama rata-rata telah melampaui target di atas 15 persen.
Meski demikian, ia mengingatkan kepala daerah untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Menurutnya, kesenjangan antara keduanya tidak boleh terlalu lebar agar perputaran ekonomi tetap berjalan optimal.
“Tolong seimbangkan realisasi pendapatan dan belanja. Jangan sampai pendapatan tinggi tapi belanja rendah. Kami ingin memastikan dana ini benar-benar dirasakan masyarakat melalui program-program daerah,” tegasnya.
Ke depan, Pemprov Sumut akan menerapkan metodologi baru dalam menentukan prioritas kebutuhan fiskal daerah. Penilaian tidak lagi semata berbasis angka makro, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas program kerja di masing-masing daerah.
Sebanyak 10 indikator makro akan dijadikan acuan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, hingga indeks kualitas lingkungan hidup. Daerah yang dinilai aktif menghadirkan program inovatif dan berdampak langsung akan menjadi prioritas dukungan.
“Kami akan melihat bagaimana program di tahun 2026, apakah berdampak pada penurunan kemiskinan atau peningkatan investasi. Daerah yang aktif melakukan intervensi untuk memperbaiki kondisi akan kami dukung penuh,” pungkas Bobby. (Jenggala)
Jenggala







