Tim terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menertibkan 13 titik pertambangan tanpa izin (Peti) jenis galian C berupa pasir di Desa Baru Titi Besi, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, serta di aliran Sungai Ular, Kabupaten Serdang Bedagai.
Operasi penertiban dilakukan oleh gabungan instansi termasuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut; Dinas Perhubungan Sumut; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut; Satpol PP Sumut; serta Sekda Deli Serdang dan unsur pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Dalam operasi tersebut, tim menghentikan aktivitas pertambangan ilegal di lokasi-lokasi yang dipantau.
Petugas juga menyerahkan surat peringatan kepada pengelola tambang agar kegiatan segera dihentikan dan menunggu proses perizinan jika ingin beroperasi secara legal.
Dari jumlah lokasi yang ditertibkan, disebutkan 11 titik berada di Desa Baru Titi Besi, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dan tiga titik lainnya tercatat di Kabupaten Serdang Bedagai.
Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, mengatakan penertiban ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sumut untuk menata kegiatan pertambangan sesuai ketentuan dan mengurangi kerusakan lingkungan.
Dedi menjelaskan bahwa tim terpadu melakukan pembinaan, pengawasan, dan monitoring secara langsung terhadap aktivitas tambang, termasuk upaya mengarahkan pelaku usaha agar mengurus izin secara resmi.
Ia mengingatkan bahwa praktik pertambangan ilegal berisiko merusak lingkungan dan menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan akibat frekuensi kendaraan pengangkut material.
Pemprov Sumut menyatakan akan melanjutkan penertiban serupa secara berkelanjutan di daerah-daerah yang masih ditemukan aktivitas pertambangan ilegal.
Langkah penegakan ini diharapkan memberi efek jera bagi pihak yang hanya mengutamakan keuntungan tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.
Setelah kegiatan penertiban, Pemprov Sumut mengajak pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan pengawasan di wilayah masing-masing.
Pemerintah juga menawarkan bantuan bagi pelaku usaha yang ingin menata usahanya melalui proses perizinan sesuai ketentuan; kegiatan yang ilegal tetap akan ditutup.
Kepala Dinas LHK Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, menyatakan kondisi lingkungan di lokasi penertiban cukup memprihatinkan berdasarkan hasil peninjauan lapangan.
Menurutnya, sebagian besar lokasi tidak memenuhi syarat untuk memperoleh persetujuan lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Heri menegaskan pengelolaan lingkungan dalam kegiatan pertambangan harus mengacu pada Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021 agar usaha tidak menimbulkan kerusakan lingkungan di masa mendatang.







