Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat layanan transportasi massal melalui pengembangan Bus Rapid Transit (BRT).
Gubernur Bobby Nasution menegaskan bahwa transportasi umum merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pemerintah.
Pemprov Sumut memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan BRT sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pernyataan itu disampaikan saat Gubernur menerima audiensi Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni beserta jajaran Jasa Raharja di ruang kerja Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (31/8).
Pemprov menilai keberhasilan pelayanan publik tidak diukur dari tingginya pertumbuhan kendaraan pribadi, melainkan dari kemampuan menjadikan transportasi massal sebagai moda utama mobilitas masyarakat.
Sebagai langkah nyata, Gubernur sebelumnya telah meresmikan BRT Mebidang yang melayani rute Medan-Binjai dan Medan-Lubukpakam.
Sampai saat ini, masyarakat masih dapat menikmati layanan BRT Mebidang tanpa dikenakan tarif.
Penyusunan organisasi pengelola BRT saat ini sedang berjalan dan ditargetkan selesai pada akhir 2026 agar pengelolaan berlangsung lebih optimal dan berkelanjutan.
Agus Fatoni menyatakan pihaknya akan terus mendukung Pemprov Sumut agar daerah ini semakin maju dan mampu memberi kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional.
Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan menyampaikan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Pemprov Sumut dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas.
Aan juga menekankan pentingnya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai bagian dari sinergi tersebut.







