MEDAN, Jenggala – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memberikan penjelasan terkait polemik pembangunan Tower B RS Haji Medan yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Anggaran sebesar Rp484 miliar yang disebut-sebut sebagai nilai pembangunan proyek ditegaskan masih berupa estimasi awal dan belum merupakan angka final.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, menjelaskan bahwa pembangunan Tower B RS Haji Medan sudah masuk dalam perencanaan Pemprov Sumut sejak tahun 2023.
Proyek tersebut dirancang untuk meningkatkan status dan pelayanan RS Haji Medan menjadi rumah sakit bertaraf internasional dengan fasilitas modern serta sumber daya manusia yang lebih mumpuni.
Menurut Erwin, Pemerintah Korea Selatan dipilih sebagai investor berdasarkan rekomendasi dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selanjutnya, Kemenkeu meminta Pemprov Sumut memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri melalui pengajuan gubernur.
“Penandatanganan permohonan persetujuan oleh gubernur sebelumnya belum selesai karena masalah administrasi. Kemudian dilanjutkan ke Pj Gubernur Hasanudin dan Pj Gubernur Agus Fatoni, tetapi Mendagri merekomendasikan lebih baik ke gubernur terpilih, Pak Bobby Nasution. Namun karena belum mendapat penjelasan secara rinci beliau menolak menandatanganinya,” ujar Erwin di kantornya, Jalan HM Said, Medan, Sabtu (23/5).
Ia menegaskan, angka Rp484 miliar hanya merupakan estimasi untuk pekerjaan konstruksi Tower B. Sementara total kebutuhan proyek, termasuk pengadaan alat kesehatan, Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS), desain, serta peningkatan SDM, diperkirakan mencapai Rp967,3 miliar atau sekitar US$66,7 juta.
“Rp484 miliar adalah nilai estimasi untuk pekerjaan konstruksi. Angka ini bukan angka mutlak karena selalu ada perubahan saat proses tender dilakukan, tergantung dari konsultan dan penawaran peserta tender,” jelasnya.
Erwin juga mengungkapkan, skema pinjaman yang disiapkan pemerintah Korea dihitung berdasarkan kurs Rp14.500 per dolar AS saat itu.
Pinjaman dirancang dengan tenor 40 tahun, masa tenggang (grace period) 10 tahun, dan bunga sangat rendah yakni 0,05 persen per tahun.
“Estimasi nilai pinjaman itu dihasilkan dari perhitungan studi kelayakan tim Korea. Sedangkan nilai pinjaman sebenarnya nanti akan ditentukan dari hasil tender,” katanya.
Terkait ramainya pemberitaan pembangunan Tower B RS Haji Medan, Pemprov Sumut meminta masyarakat menyikapinya secara bijak dan tidak menggiring opini tanpa dasar fakta maupun data yang jelas.
“Mari kita sikapi dengan bijak. Jangan berlebihan, apalagi sampai dikembangkan menjadi informasi tidak benar atau hoaks,” pungkas Erwin. (Jenggala)
Jenggala







