Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan akan mengarahkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada program yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan menyusul deretan kritik dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD Sumut terhadap Rancangan P-APBD 2026.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut yang berlangsung di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan pada Jumat (28/8), Wakil Gubernur Sumut Surya menyampaikan jawaban resmi Pemprov atas pemandangan umum fraksi-fraksi.
Langkah penyampaian jawaban tersebut merupakan bagian dari rangkaian pembahasan Ranperda P-APBD Sumut TA 2026.
Pemprov menyatakan bahwa seluruh pandangan, pertanyaan, dan catatan fraksi akan menjadi bahan untuk menyempurnakan rancangan perubahan anggaran.
Surya menegaskan pentingnya memprioritaskan program dan kegiatan yang berdampak nyata bagi masyarakat dalam setiap perubahan APBD.
Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan anggaran dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Surya menyampaikan penghargaan atas saran dan masukan fraksi-fraksi yang dianggap penting dalam proses penyempurnaan P-APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, Pemprov memberikan penjelasan terhadap sejumlah isu yang diangkat fraksi, termasuk pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, serta pelaksanaan program pembangunan.
Namun, ia tidak merinci poin-poin mana yang mendapat koreksi substantif atau jawaban terperinci dari Pemprov.
Surya menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi prasyarat agar pembahasan P-APBD 2026 berjalan konstruktif dan berpihak pada kepentingan publik.
Pemprov berharap proses pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2026 berlangsung terbuka, konstruktif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat Sumatera Utara, tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto menyampaikan bahwa setelah jawaban Pemprov, pembahasan akan dilanjutkan pada Rapat Paripurna berikutnya yang dijadwalkan 10 September 2026 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi.
Pada tahap tersebut DPRD bersama Pemprov akan mengambil keputusan atas Ranperda P-APBD Sumut TA 2026 sehingga kedua pihak memiliki waktu kurang dari dua pekan untuk menyelesaikan pembahasan substansi anggaran.
Rapat paripurna dihadiri Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, Ketua dan anggota DPRD Sumut, unsur Forkopimda Sumut, serta jajaran organisasi perangkat daerah.
(Jenggala)
Jenggala







