Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tengah mempercepat agenda transformasi digital dengan menekankan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Percepatan ini disampaikan dalam pembukaan kegiatan Pendampingan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital Regional Sumatera Tahun 2026 di Medan, Senin (29/6).
Kegiatan diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut, Muhammad Suib, mewakili Gubernur Sumut Bobby Nasution saat memberikan sambutan pembukaan acara.
Suib menegaskan bahwa digitalisasi harus menghasilkan layanan publik yang lebih cepat, terintegrasi, dan mudah diakses warga.
Menurutnya, ukuran keberhasilan bukan lagi jumlah aplikasi yang dibuat, melainkan seberapa besar dampak positif terhadap kemudahan dan mutu pelayanan bagi masyarakat.
Untuk itu, seluruh OPD diminta memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memperbaiki tata kelola data sebagai fondasi integrasi layanan digital.
Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pembentukan budaya kerja yang adaptif terhadap teknologi juga disebut sebagai prioritas.
Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital sebagaimana diamanatkan dalam Permen PANRB Nomor 8 Tahun 2026.
Upaya ini sekaligus mendukung target transformasi digital nasional dalam RPJMN 2025-2029.
Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah, Mohammad Averrouce, mengingatkan bahwa pembangunan aplikasi semata tidak cukup.
Averrouce menekankan perlunya layanan yang terintegrasi, aman, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.
Ia juga menyatakan bahwa kolaborasi antar-instansi adalah kunci untuk membangun pemerintahan yang adaptif, responsif, dan terpercaya.
Komitmen Pemprov Sumut untuk bersinergi dengan pemerintah pusat mendapat apresiasi dalam pertemuan tersebut.
Peserta kegiatan meliputi sekretaris daerah provinsi, kabupaten, dan kota se-Regional Sumatera.
Selain itu hadir pula kepala dinas komunikasi dan informatika, kepala biro organisasi, serta perangkat daerah yang menjadi pengampu transformasi digital di masing-masing daerah.







