DELISERDANG, Jenggala – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menggelar Apel Kendaraan Dinas Operasional Tahun 2026 sebagai upaya penertiban aset daerah, khususnya kendaraan dinas operasional.
Dalam kegiatan itu, kendaraan dinas yang belum memenuhi kewajiban administrasi seperti pembayaran pajak terancam ditahan sementara.
Apel kendaraan dinas tersebut dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap di Pelataran Gedung Serbaguna (GSG) Komplek Astaka, Jalan Willem Iskandar, Deliserdang, Senin (18/5).
Kegiatan yang berlangsung selama sepekan, mulai 18 hingga 25 Mei 2026 itu merupakan instruksi Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution untuk memastikan seluruh kendaraan dinas digunakan secara tepat guna, tertib administrasi, serta taat pajak.
“Hari ini kita melaksanakan apel kendaraan dinas sesuai instruksi Bapak Gubernur Sumatera Utara yang bertujuan untuk beberapa hal. Pertama dari aset daerah (BMD), kita mau melihat seberapa banyak aset kita yang masih beroperasi, siapa yang menguasainya, dan dalam bentuk apa,” ujar Sulaiman Harahap.
Menurutnya, apel kendaraan dinas juga bertujuan memastikan seluruh kendaraan pemerintah dirawat dengan baik dan memenuhi kewajiban administrasi, termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).
“Jika kita dapati kendaraan dinas belum memenuhi syarat administrasinya dengan membayar pajak, maka akan kita lakukan penahanan sampai nanti ada tindak lanjut atau perbaikan. Setelah itu baru kita kembalikan ke dinasnya atau orang yang mendapatkan fasilitas ini,” katanya.
Selain pemeriksaan administrasi, Dinas Perhubungan turut melakukan pengecekan kelayakan kendaraan, mulai dari kondisi fisik, kelengkapan kendaraan, hingga ketersediaan perlengkapan P3K. Inspektorat juga dilibatkan guna memastikan kegiatan berjalan optimal dan tidak sekadar seremonial.
Sulaiman mengatakan, Pemprov Sumut ingin memastikan seluruh aset kendaraan dinas tetap terpelihara dan digunakan untuk menunjang pelayanan publik.
“Kita tetap menginginkan seluruh aset ini terpelihara, dirawat dan digunakan khusus untuk menjalankan kegiatan penunjang kinerja daerah,” ucapnya.
Sementara untuk kendaraan dinas yang berada di luar Kota Medan, pengecekan akan dilakukan melalui unit pelaksana teknis (UPT) di masing-masing daerah agar seluruh kendaraan masuk dalam data terbaru pemerintah provinsi.
Pemprov Sumut juga akan mengevaluasi kendaraan dinas yang dinilai sudah tidak efektif digunakan karena faktor usia maupun kondisi kendaraan.
Langkah penanganannya akan menunggu arahan lebih lanjut dari Gubernur Sumut selaku pemilik barang milik daerah (BMD).
Selain itu, Pemprov Sumut mengimbau seluruh kendaraan dinas operasional menggunakan stiker khusus sebagai identitas resmi kendaraan pemerintah untuk memudahkan pengawasan dan mencegah penyalahgunaan kendaraan berpelat merah untuk kepentingan pribadi. (Jenggala)
Jenggala







