MEDAN, Jenggala – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat langkah pengawasan dan penertiban aktivitas pertambangan ilegal yang masih ditemukan di sejumlah daerah.
Upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng aparat penegak hukum (APH) guna memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Keberadaan tambang ilegal dinilai tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan serta keselamatan masyarakat di sekitar lokasi tambang. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemprov Sumut untuk segera ditangani secara lebih terintegrasi.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut Dedi Jaminsyah Putra Harahap mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan konsolidasi internal sebagai langkah awal memperkuat pengawasan sektor pertambangan.
“Saat ini kita sedang melakukan konsolidasi internal di organisasi, selanjutnya kita berencana untuk membuat MoU dengan APH yakni pihak Kejaksaan dan Kepolisian untuk bersama melakukan pengawasan dan penertiban tambang ilegal di Sumut,” ujar Dedi, Senin (8/6).
Menurutnya, kolaborasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan di lapangan sekaligus memastikan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin maupun yang tidak sesuai regulasi.
“Pemprov Sumut akan memastikan pengawasan berjalan lebih kuat dengan melibatkan aparat penegak hukum. Ini bagian dari upaya penertiban agar aktivitas tambang yang ada di Sumut benar-benar sesuai regulasi,” katanya.
Dedi menegaskan, kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada pengawasan administratif, tetapi juga diharapkan mampu mendorong penindakan yang lebih efektif terhadap berbagai pelanggaran di sektor pertambangan.
Selain menggandeng aparat penegak hukum, Pemprov Sumut juga akan memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pengawasan dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan pertambangan.
Pemprov Sumut juga mengingatkan seluruh pelaku usaha pertambangan agar mematuhi ketentuan perizinan, menerapkan standar keselamatan kerja, serta menjaga kelestarian lingkungan.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang tertib, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek lingkungan. (Jenggala)
Jenggala







