Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pemantauan kembali atas dugaan penambangan tanpa izin di Desa Sipiongot, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara.
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur Bobby Nasution untuk merespons laporan masyarakat terkait aktivitas tambang ilegal.
Kepala Dinas Perindag ESDM Sumatera Utara, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, menyampaikan keterangan tersebut di Medan, Selasa (4/8).
Pemantauan dijalankan oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah IV bersama unsur lintas instansi untuk memastikan kondisi di lokasi yang dilaporkan warga.
Tim gabungan yang turun ke lapangan pada 3 Agustus 2026 terdiri dari Satpol PP Kabupaten Padang Lawas Utara, Dinas PUPR Paluta, UPTD Bina Marga dan Bina Konstruksi, UPT PSDA Batang Angkola, serta perwakilan Pemerintah Kecamatan Dolok.
Pemeriksaan ini merupakan kunjungan kedua sebagai respons atas pengaduan masyarakat, menurut Dedi.
Di titik koordinat 01°50’39,79″ LU dan 99°39’04,92″ BT tim tidak menemukan aktivitas penambangan saat inspeksi berlangsung.
Informasi dari lokasi menyebutkan kegiatan penambangan dilaporkan berhenti sejak Minggu, 26 Juli 2026.
Dedi menegaskan penghentian aktivitas tersebut tercatat sebagai bagian dari hasil pengawasan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.
Pemprov Sumut akan melanjutkan pengawasan di daerah berpotensi menjadi lokasi tambang tanpa izin untuk mencegah kembalinya aktivitas serupa tanpa izin.
Kolaborasi antarinstansi dianggap penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, mencegah kerusakan infrastruktur, dan memastikan usaha pertambangan mematuhi ketentuan perizinan.
Selain itu, pemerintah mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran, dan berkomitmen berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila pelanggaran ditemukan kembali.







