Pada Senin (6/7), rombongan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama anggota DPRD Sumut melakukan kunjungan kerja ke UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Pependa)/Samsat Binjai dalam rangka reses Tahun Sidang II 2025-2026.
Kunjungan itu bertujuan menelaah serapan anggaran 2025 serta mengevaluasi capaian dan hambatan dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Dinas Kominfo Sumut, Jenggala, turut mendampingi tim reses selama kegiatan berlangsung.
Kepala UPTD Pependa Binjai, Arief Indra Siregar, menjelaskan wilayah kerja unitnya meliputi 13 kecamatan di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.
Secara administratif, area tersebut mencakup total 142 desa/kelurahan.
Per 30 Juni 2026, realisasi pajak kendaraan tercatat berada pada beberapa indikator utama.
PKB tercatat 34,93% atau Rp22,42 miliar dari target Rp64,20 miliar.
BBNKB mencapai 39,72% atau Rp16 miliar dari target Rp40,20 miliar.
Pajak Air Permukaan (PAP) tercatat melampaui target tahunan dengan realisasi 108,5%.
Arief menambahkan bahwa secara nominal penerimaan PKB tahun ini naik dibanding periode sama 2025, yakni dari Rp21,8 miliar menjadi Rp22,42 miliar.
Namun persentase capaian terlihat mengecil karena ada kenaikan target sebesar Rp4 miliar.
Untuk mengejar capaian triwulan II sebesar 40%, Samsat Binjai telah menggelar sejumlah program layanan dan penagihan.
Program Samsat Malam berlangsung Senin–Sabtu pukul 16.30–21.00 WIB sejak April dan menghasilkan Rp474 juta dari 674 kendaraan.
Selain itu, dilaksanakan Samsat Minggu serta kegiatan Samsat Masuk Pekan di Lapangan Merdeka Binjai dan wilayah Langkat untuk meningkatkan layanan.
Langkah penagihan “Mandiri Tutup Pintu” diterapkan dengan penagihan langsung kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan di atas Rp200 juta.
Dari pihak legislatif, tim reses mengeluarkan sejumlah rekomendasi guna memperkuat basis pajak daerah.
Pertama, diminta transparansi data tunggakan pajak kendaraan dinas pemerintah daerah sebagai contoh kepatuhan publik.
Kedua, pemanfaatan influencer lokal Binjai-Langkat diusulkan untuk memperluas sosialisasi kepatuhan pajak.
Ketiga, ditegaskan bahwa invoice barang bekas tetap sah sebagai dasar hukum kepemilikan alat berat untuk mengatasi kendala penetapan Nilai Jual Alat Berat (NJAB).
Keempat, perlu pendataan lebih ketat terhadap alat berat cadangan di pabrik kelapa sawit (PKS).
Kelima, disarankan koordinasi lintas sektor agar perusahaan pengguna Pajak Air Permukaan (PAP) tanpa izin PTSP tetap dikenakan pajak.
Keenam, perbaikan segera meteran air yang rusak agar perhitungan pajak menjadi akurat.
Ketua Tim Reses Dapil XII (Binjai-Langkat) dari Fraksi Gerindra, Ajie Karim, menegaskan bahwa perusahaan yang memproses perizinan harus tetap dipungut pajaknya agar tidak memanfaatkan kekosongan regulasi untuk menghindari PAD.
Tim Reses berkomitmen menyampaikan temuan serta rekomendasi ini kepada kepala daerah dan instansi terkait untuk menyinkronkan data kendaraan, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan mempercepat pelayanan perizinan melalui DPMPTSP demi tercapainya target PAD 2026 secara optimal.







