Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong perubahan status hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
Langkah ini dipicu oleh penolakan resmi pendaftaran PD AIJ yang disampaikan Direktorat Badan Usaha, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI melalui surat tertanggal 24 Oktober 2025 Nomor AHU.7-AH.01-3643.
Surat tersebut menyatakan permohonan pendaftaran PD AIJ ke sistem AHU Online ditolak karena bentuk badan hukum “Perusahaan Daerah” menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 sudah dicabut dan tidak lagi berlaku.
Akibat penolakan administratif ini, PD AIJ tidak dapat memperoleh legalitas melalui AHU Online dan tertutup akses ke sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik atau E-Catalog.
PD Aneka Industri dan Jasa bukan entitas baru; perusahaan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 1985 melalui penggabungan delapan perusahaan daerah.
Kedelapan perusahaan yang digabung adalah PD Sumber Daya, PD Pabrik Batu Bata Teladan, PD Obor, PD Percetakan, PD Industri Es Parwita Yasa, PD Hiburan, PD Toko Buku & Nak, serta PD Perisai.
Empat dekade beroperasi dengan status hukum yang kini dinyatakan usang membuat PD AIJ harus menyesuaikan bentuk kelembagaan sesuai ketentuan terbaru.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya ketika membacakan Penjelasan Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah AIJ pada Rapat Paripurna DPRD Sumut di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (16/7).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Soetarto dan dihadiri Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap beserta pimpinan OPD terkait.
Surya menekankan bahwa perubahan struktur hukum wajib diikuti oleh upaya peningkatan kapasitas SDM, pembenahan manajemen, dan kesiapan teknis untuk merumuskan rencana bisnis ke depan.
Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut, Yahdi Khoir Harahap, mengakui bahwa banyak BUMD di provinsi ini masih menghadapi berbagai kendala operasional dan belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Yahdi menilai transformasi menjadi Perseroda merupakan langkah strategis untuk menerapkan pengelolaan yang lebih profesional dan efisien.
Proses harmonisasi Ranperda telah diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, menurut penjelasan Bapemperda.
Bapemperda menyimpulkan bahwa muatan Ranperda memenuhi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dengan kesimpulan tersebut, penyelesaian perubahan status PD AIJ menjadi Perseroda kini bergantung pada tahapan legislatif lanjutan di DPRD Sumut.







