Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan percepatan konektivitas antara Pelabuhan Kuala Tanjung dan Penang Port, Malaysia, untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing kawasan industri di wilayah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan saat Wakil Gubernur Sumut Surya menerima Konsul Jenderal RI untuk Penang, Wanton Saragih Sidauruk, di ruang kerja Wakil Gubernur, Kantor Gubernur Sumut, pada Senin (6/7).
Surya menyatakan Pelabuhan Kuala Tanjung sejatinya sudah bisa dimanfaatkan untuk aktivitas komoditas, meski hal ini belum diketahui luas oleh publik.
Pelabuhan tersebut dilengkapi dua fasilitas utama: Terminal khusus INALUM yang difungsikan untuk bongkar muat bahan baku dan produk aluminium.
Serta Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT) yang dikelola oleh konsorsium Pelindo, Waskita Karya, dan Pembangunan Perumahan, melayani peti kemas, curah cair, curah kering, dan general cargo.
Berada di Kabupaten Batubara menghadap Selat Malaka, Kuala Tanjung berstatus Proyek Strategis Nasional dan diproyeksikan menjadi hub internasional serta pusat transshipment terbesar di wilayah barat Indonesia.
MoU antara PT Prima Multi Terminal dan Penang Port ditandatangani pada 2 September 2025 dan mencakup konektivitas logistik, pengapalan peti kemas internasional, serta alih muat di Selat Malaka.
Wanton menyampaikan bahwa pada 23 Juni pihaknya telah bertemu CEO Penang Port untuk mendorong percepatan implementasi kerja sama tersebut.
Jarak pelayaran antara Kuala Tanjung dan Penang diperkirakan hanya sekitar enam jam, sehingga rute ini potensial untuk mendukung pengiriman cepat antarwilayah.
Penang juga dipandang strategis karena merupakan pusat semikonduktor dan industri hulu yang penting bagi sektor elektronik, komunikasi, dan otomotif.
Diskusi juga membahas tenaga kerja migran Indonesia (PMI) di Penang; sejak 2022 tercatat lebih dari 21.000 pekerja Indonesia menandatangani kontrak kerja di sana.
Pada periode Januari–Juni 2026 tercatat 5.255 kontrak baru bagi pekerja Indonesia di Penang.
Isu lain yang dibahas adalah perlindungan nelayan; kasus pelanggaran batas perairan RI–Malaysia menurun drastis dari 123 kasus pada 2023 menjadi 24 kasus pada 2024, lalu 16 kasus pada 2025, dan nihil pada Januari–Juni 2026.
Surya menegaskan pemerintah provinsi akan menindaklanjuti seluruh aspirasi dan program yang dibahas demi kepentingan masyarakat Sumatera Utara.







