Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekankan perlunya sinergi berbagai pihak untuk mencegah anak terpapar konten negatif di platform digital.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia.
Dwi mengingatkan bahwa volume informasi di ruang maya menuntut pendekatan kolektif, karena upaya tunggal tidak cukup untuk menjamin keselamatan anak.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah, orang tua, keluarga, pelaku industri media sosial, dan lembaga pengawas sama-sama penting dalam menghadapi persoalan ini.
Ia menyebutkan bahwa PP Tunas merupakan salah satu langkah kebijakan untuk mengatur akses media sosial anak berdasarkan usia dan kebutuhan perlindungan.
Dwi menegaskan bahwa anak di bawah 16 tahun tidak seharusnya menikmati kebebasan penggunaan media sosial yang setara dengan orang dewasa.
Implementasi aturan itu, tambahnya, harus kembali kepada peran aktif orang tua dan keluarga dalam mengawasi serta membatasi akses anak.
Selain peran keluarga, ia meminta agar pihak platform dan pengawasan eksternal meningkatkan tanggung jawab mereka untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman.
Lebih jauh, Dwi menilai perlindungan digital idealnya juga melibatkan anak dan remaja sebagai bagian dari solusi, bukan hanya objek yang dilindungi.
Kelompok remaja, katanya, sedang melalui proses pembentukan identitas dan mencari pengakuan di lingkungan pergaulan yang kini banyak berlangsung di ranah daring.
Pernyataan tersebut disampaikan Dwi Oktavia dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan paparan konten negatif dapat diminimalkan sambil tetap mendukung perkembangan positif anak di dunia digital.







