Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait penetapan dua ASN Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai tersangka dalam perkara manipulasi ekspor bubur kertas PT Toba Pulp Lestari (PT TPL).
Purbaya menyatakan perkara ini merupakan kasus lama yang berkembang hingga menyeret pegawai pajak.
“Saya pikir pasti nggak bisa bersih 100 persen,” ucapnya di Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Kamis 13 Agustus 2026.
Ia juga memperingatkan aparat pajak agar tidak mengabaikan integritas dalam pelaksanaan tugas karena pengawasan dari penegak hukum semakin ketat.
“Yang jelas kita peringatkan pegawai-pegawai pajak bahwa ke depan nggak bisa sembarangan lagi. Karena kita diawasi oleh semua aparat penegak hukum,” kata Purbaya.
Kementerian Keuangan menyatakan akan memberikan pendampingan terhadap kedua pegawai tersebut, namun menegaskan tidak akan mencampuri proses peradilan yang sedang berjalan.
“Saya nggak ikut campur kita biarin aja. Sesuai dengan berjalannya sidang di pengadilan,” ujarnya.
Kejaksaan Agung menetapkan dua ASN DJP, berinisial BP dan SR, sebagai tersangka dan menahan keduanya pada 12 Agustus 2026.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, menyebut penahanan dilakukan selama 20 hari dan tempatkan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.
Menurut penyidikan, PT TPL yang bergerak di bidang pengolahan pulp dan kehutanan sejak tahun 2008 diduga melakukan praktik curang pada ekspor kepada perusahaan afiliasi melalui metode underinvoicing.
Modusnya, bahan yang dikirim dilaporkan sebagai produk paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp (BHKP) yang memiliki nilai pasar lebih rendah, padahal sesungguhnya teridentifikasi sebagai dissolving pulp yang berharga lebih tinggi.
Saiful menyatakan praktik tersebut berlangsung sejak periode 2018 sampai 2025, dengan laporan penjualan ke PT Asia Pacific Rayon atau perusahaan afiliasinya menggunakan kategori produk yang tidak sesuai dengan kenyataan.
“Yaitu produk dissolving pulp dengan nama hight alpha pulp. Sehingga berdampak pada penurunan nilai pajak badan atau perusahaan dari yang seharusnya diterima oleh negara,” tutur Saiful.
Penyidikan juga mengungkap permintaan bantuan dari pihak PT TPL kepada tersangka BP selaku supervisor pemeriksaan pajak PT TPL untuk tahun 2020 dan 2023, serta kepada tersangka SR untuk pemeriksaan pajak tahun 2024.
Saiful menegaskan kedua ASN tersebut diduga tidak menjalankan fungsi pengawasan dan tidak menelaah KKP dan LHP sesuai audit program yang telah disusun, sehingga pemeriksaan tidak berdasarkan standar yang semestinya.
Akibat tindakan tersebut, negara dinilai mengalami kerugian keuangan.
Dari penyidikan sementara, tim memperoleh estimasi nilai kerugian sebesar Rp2 triliun, dengan hasil final menunggu verifikasi resmi oleh tim auditor.







