Kasus pencurian fasilitas publik yang marak di sejumlah titik kota membuat DPRD setempat bereaksi keras.
Komisi C DPRD Kota Surabaya menyoroti dampak langsung tindakan kriminal tersebut terhadap layanan bagi warga.
Ketua Komisi C, Eri Irawan, mengingatkan bahwa fasilitas seperti kursi taman dan lampu penerangan disediakan untuk menunjang aktivitas masyarakat.
Menurutnya, ketika sarana tersebut hilang, kenyamanan dan fungsi ruang publik otomatis terganggu.
“Hilangnya satu kursi taman berarti berkurangnya kualitas pelayanan publik yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat,” ujar Eri tegas, Rabu (12/8).
Eri menilai upaya Pemkot yang hanya mengandalkan pendataan dan inventarisasi aset belum mampu mencegah pencurian secara efektif.
Tanpa pengawasan fisik yang lebih ketat di lapangan, ia memperingatkan bahwa kasus serupa berpotensi terus terulang.
Untuk itu, Eri mendesak langkah cepat dari Pemerintah Kota Surabaya dengan beberapa kebijakan pengamanan.
Pemasangan Identitas Permanen: memberi penanda khusus yang sulit dihapus pada setiap barang milik daerah.
Pemanfaatan Teknologi: memperbanyak dan mengoptimalkan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan.
Kemitraan Penegak Hukum: meningkatkan koordinasi intensif dengan kepolisian untuk penindakan tegas.
Langkah-langkah ini dianggap penting agar pembangunan fasilitas umum yang menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tidak sia-sia.
Eri menegaskan bahwa menjaga fasum bukan sekadar urusan administrasi aset pemerintah semata.
“Perlindungan fasum merupakan bagian dari upaya memastikan hak masyarakat untuk menikmati pelayanan dan ruang publik tetap terpenuhi,” pungkasnya.







