Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meminta penguatan kerja sama dengan DPRD dalam merancang arah pembangunan untuk tahun 2027.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, saat membuka Rapat Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 di Sopo Bolon Convention Hall & Meeting Room Hotel Niagara Parapat, Kabupaten Simalungun, pada Minggu (30/8) malam.
Rapat kerja berlangsung selama tiga hari, mulai 30 Agustus hingga 1 September 2026.
Agenda utama kegiatan adalah penyampaian laporan evaluasi kinerja DPRD Provinsi Sumut untuk periode Juli 2025 hingga Juli 2026 serta penyusunan dan penetapan rencana kerja DPRD tahun 2027.
Surya menilai forum ini penting bukan hanya sebagai ajang evaluasi tahunan, tetapi juga sebagai momentum penentuan arah kelembagaan untuk tahun berikutnya.
Ia menekankan bahwa DPRD dan pemerintah daerah harus berperan sebagai mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, penyelarasan antara rencana kerja DPRD dan rencana kerja pemerintah daerah wajib terus diperkuat.
Semua kebijakan dan program yang disusun bersama harus memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.
Surya menyampaikan bahwa Sumut memiliki beragam potensi yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
Dari sisi ekonomi, provinsi ini unggul pada sektor pertanian, perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, industri pengolahan, serta pelaku UMKM yang menjadi penopang pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja.
Di bidang pariwisata, aset seperti Danau Toba, Geopark Kaldera Toba, dan Kepulauan Nias serta kekayaan budaya Batak, Melayu, dan Nias dinilai sebagai daya tarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara.
Potensi sumber daya alam dan energi juga menjadi sorotan, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan dan potensi panas bumi yang perlu dimanfaatkan untuk mendukung kemandirian energi dan menarik investasi.
Dari sisi konektivitas, posisi strategis Sumut sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat melalui Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bandara Internasional Kualanamu memberikan keunggulan dalam pengembangan perdagangan dan hubungan internasional.
Surya juga menyinggung perkembangan digital dan inovasi, termasuk percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta ekosistem startup, sebagai fondasi penting untuk meningkatkan daya saing provinsi.
Dalam pembahasan anggaran, ia meminta agar Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Perubahan APBD 2026, serta APBD 2027 tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Beberapa prioritas pembangunan yang perlu diperkuat antara lain peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, perluasan kesempatan kerja, peningkatan perlindungan sosial, serta penanganan cepat wilayah terdampak bencana.
Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, menyatakan rapat kerja menjadi kesempatan bagi DPRD untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan pada periode 2025–2026.
Erni meminta evaluasi dilaksanakan secara objektif, terbuka, dan konstruktif sehingga capaian yang baik diapresiasi dan berbagai kekurangan dapat diidentifikasi untuk diperbaiki.
Ia menekankan perlunya perencanaan kerja DPRD tahun 2027 yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil.
Diharapkan Rapat Kerja DPRD Tahun 2026 menghasilkan rencana kerja yang realistis, terukur, responsif, serta menjadi pedoman bersama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
Sekretaris DPRD Provinsi Sumut, Muhammad Ali Sipahutar, dalam laporan pelaksanaan menyebut kegiatan ini sebagai upaya membangun komunikasi dan menyamakan persepsi antara DPRD dan pemerintah daerah mengenai kondisi serta arah pembangunan Sumut.
Kegiatan tersebut diikuti oleh pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut, Sekretariat DPRD beserta jajaran, staf dan tenaga ahli DPRD, serta organisasi perangkat daerah (OPD) Sumut.







