Kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Bekasi dinilai masih perlu diperluas untuk menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota, Ahmad Fauzan.
Fauzan menyampaikan bahwa alokasi yang sama kemungkinan masih berlaku pada 2027, meskipun pembahasan akhir belum selesai.
“Tahun 2027 mendatang sudah ada pembahasan untuk jaminan sosial pekerja rentan kemungkinan masih sama dengan tahun ini. Tapi kan ini belum ketuk palu mudah-mudahan jumlahnya masyarakat yang tercover bisa bertambah,” katanya, Rabu, 22 Juli 2026.
BPJS Ketenagakerjaan berharap agar cakupan tersebut dapat ditingkatkan, sejalan dengan intervensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menargetkan kenaikan jumlah peserta hingga 119.000 orang.
Sebagai upaya memperluas proteksi, BPJS bersama Pemkot Bekasi mendorong peran serta badan usaha setempat untuk turut membiayai kepesertaan pekerja rentan di lingkungan usaha masing-masing.
Skema yang ditawarkan antara lain pemanfaatan dana CSR perusahaan untuk menutup iuran jaminan sosial bagi pekerja rentan di sekitar operasional perusahaan.
Hingga kini terdapat sekitar 40 badan usaha yang telah berpartisipasi, dengan jumlah pekerja rentan yang berhasil dijangkau tercatat sebanyak 8 ribu orang.
Fauzan berharap partisipasi dari sektor swasta dapat terus bertambah sehingga perlindungan sosial bagi pekerja rentan di Kota Bekasi semakin luas.







