Pemerintah berencana memangkas hambatan administrasi untuk calon penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan mengubah persyaratan bukti kepemilikan tanah.
Percepatan kebijakan ini dibahas melalui harmonisasi Rancangan Peraturan Kementerian PKP bersama Kementerian Hukum di Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan langkah ini dimaksudkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap bantuan perumahan sekaligus menjaga tata kelola program.
Menurut Maruarar, kendala utama penyaluran BSPS selama ini adalah persyaratan alas hak yang sulit dipenuhi oleh sebagian penerima.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengusulkan penggantian bukti kepemilikan formal dengan konsep penguasaan lahan.
Dalam praktiknya calon penerima nantinya dapat menunjukkan surat keterangan atau surat pernyataan dari kepala desa atau lurah sebagai bukti penguasaan.
Perubahan ketentuan itu disusun setelah diskusi antara Kementerian PKP, DPR, pemerintah daerah, dan Kementerian Sosial.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan dukungan teknis kementeriannya terhadap harmonisasi regulasi untuk mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah.
Supratman menyebut dukungan tersebut termasuk penyempurnaan Peraturan Menteri tentang Program Bedah Rumah beserta ketentuan pelaksana lainnya.
Menurutnya, penyederhanaan persyaratan administrasi diharapkan memperluas akses bagi masyarakat yang terkendala kelengkapan dokumen tanah tanpa mengorbankan kepastian hukum dan akuntabilitas.
Selain revisi aturan alas hak, pemerintah juga menyiapkan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian PKP.
Pembentukan BLU diharapkan meningkatkan efektivitas pelayanan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi dan tata kelola yang baik.
Perubahan regulasi dan pembentukan lembaga pendukung ini diharapkan memperlancar pelaksanaan Program Bedah Rumah sekaligus mendukung target rumah layak bagi masyarakat.







