Sekitar 40 bangunan ilegal di bantaran Kali Harun dibongkar oleh Pemerintah Kota Bekasi pada Senin, 24 Agustus 2026.
Pembongkaran berlangsung di sepanjang Jalan Raya Hankam, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati.
Tindakan dilakukan oleh Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi sebagai bagian dari penataan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan lahan.
Tujuan utama operasi ini adalah menjaga fungsi bantaran sungai serta mendukung penataan lingkungan yang lebih baik.
Kepala Distaru Kota Bekasi, Arif Maulana, menjelaskan bahwa penertiban mengikuti rangkaian prosedur sebelum eksekusi lapangan.
Prosedur tersebut mencakup sosialisasi dan penerbitan Surat Peringatan berupa SP 1, 2 dan 3 selama kurun waktu kurang lebih tiga bulan.
Pemilik bangunan juga diberi kesempatan untuk melakukan pembongkaran mandiri dalam batas waktu 14 hari kerja sebelum tindakan pembongkaran dilakukan oleh pemerintah.
Menurut Arif, pendekatan bertahap ini membuat proses penertiban berjalan aman dan tertib serta mendapat dukungan dari sebagian warga setempat.
Dia menegaskan penertiban bukan sekadar tindakan administratif, melainkan upaya mewujudkan lingkungan yang lebih teratur, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen melanjutkan pengawasan dan penataan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan dengan mengedepankan komunikasi, pendekatan persuasif, dan sinergi bersama warga.







