Pemerintah Provinsi Banten mencatat ada 2,2 juta unit kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajak.
Keterlambatan atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) itu dinilai memiliki potensi untuk mendanai pembangunan fasilitas publik di daerah.
Kepatuhan pembayaran pajak terpengaruh oleh kondisi ekonomi kelompok masyarakat menengah ke bawah.
Rd Berly Rizki Natakusumah selaku Kepala Bapenda Banten menjelaskan langkah optimalisasi penerimaan melalui kebijakan insentif.
Pemerintah daerah menerbitkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 435 Tahun 2026 sebagai dasar program diskon pajak.
Kebijakan memberikan potongan pajak kendaraan sebesar lima persen dan berlaku hingga 31 Oktober 2026.
Selain itu, diberlakukan pula penghapusan sanksi denda yang diterbitkan terkait peringatan HUT RI dan HUT Provinsi Banten.
Berly menekankan bahwa penerimaan pajak diperlukan untuk perbaikan jalan, peningkatan infrastruktur, dan perluasan bantuan sosial, serta memerlukan partisipasi aktif masyarakat.
Purwa Aditiana, Penelaah Teknis Kebijakan Samsat Balaraja, memaparkan manfaat penghapusan denda dan berharap keringanan itu mendorong warga melunasi tunggakan PKB.
Purwa menambahkan bahwa kebijakan diskon ini diberikan oleh gubernur sebagai bentuk hadiah menjelang HUT RI dan HUT Banten untuk meringankan beban wajib pajak.







