DPRD Kota Tanjungbalai menyelenggarakan Rapat Paripurna untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-81.
Pimpinan rapat adalah Ketua DPRD Kota Tanjungbalai Tengku Eswin dan berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Tanjungbalai.
Hadir pada kegiatan tersebut Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim serta Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina.
Rapat digelar pada Jumat (14/8) dengan agenda utama mendengarkan penyampaian capaian dan kebijakan pemerintah pusat.
Dalam pidatonya Presiden Prabowo memaparkan sejumlah pencapaian pemerintahan selama 21 bulan terakhir.
Menurut Presiden, pemerintah telah menetapkan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam kurun waktu 663 hari.
Paparan tersebut mencakup keberhasilan di bidang ketahanan pangan, kebijakan pupuk, serta upaya kemandirian energi.
Presiden juga menyinggung pembangunan fasilitas pendidikan, perbaikan sekolah, dan pengembangan layanan kesehatan.
Selain itu, disebutkan inisiatif seperti pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan operasi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.
Program sosial lain yang dibahas meliputi Program Makan Bergizi Gratis dan perluasan layanan Cek Kesehatan Gratis.
Usai mendengarkan pidato, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyatakan bahwa materi yang disampaikan Presiden perlu diselaraskan dengan program daerah.
Mahyaruddin menegaskan pentingnya menerjemahkan kebijakan pusat hingga tingkat lokal agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Ia menambahkan bahwa tujuan pembangunan adalah memenuhi kebutuhan warga dan pemerintah daerah harus hadir untuk itu.
Dalam masa kepemimpinan bersama Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina selama sekitar satu tahun tujuh bulan, Pemko Tanjungbalai mengaku telah melakukan berbagai inovasi.
Pemko juga terus membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mendukung pelaksanaan program.
Wali Kota menekankan bahwa pembangunan kota tidak dapat direalisasikan hanya oleh pemerintah daerah tanpa dukungan elemen masyarakat.
Pemko fokus pada penataan kota, keberlanjutan infrastruktur jalan, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.
Saat ini tercatat sekitar 62 kilometer jalan di Kota Tanjungbalai dengan kondisi berkisar dari rusak ringan hingga rusak parah.
Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan dalam mempercepat dan menjaga kesinambungan pekerjaan pembangunan.
Dari total belanja daerah sekitar Rp288 miliar, anggaran yang tersedia untuk belanja barang dan jasa mencapai sekitar Rp70 miliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti rehabilitasi gedung dan perbaikan lampu jalan.
Pemko berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi retribusi, pajak daerah, dan sumber pendapatan lainnya.
Harapannya, peningkatan PAD akan memperbesar kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan.
Wali Kota mengajak Forkopimda serta semua pemangku kepentingan untuk menyelaraskan program pusat dan daerah.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong terealisasinya visi Tanjungbalai EMAS.
Rapat Paripurna dihadiri Forkopimda Tanjungbalai dan anggota DPRD Kota Tanjungbalai.
Hadir pula Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Ketua TP-PKK Ny. Mashandayani Mahyaruddin, dan Staf Ahli TP PKK Ny. Desi Khairina Fadly Abdina.
Acara juga diikuti para pimpinan OPD, camat, lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, instansi vertikal, serta perwakilan BUMN/BUMD.
Para pelajar berprestasi dan undangan lain turut hadir pada rapat paripurna tersebut.







