P. SIANTAR, Jenggala – Pemko Pematangsiantar bekerja cepat dengan menggelar pertemuan bersama ratusan pedagang yang menjadi korban kebakaran Pasar Dwikora yang terjadi, Kamis (18/6) dinihari lalu.
Sekda Junaedi Antonius Sitanggang memimpin pertemuan dan pelaksanaannya di Kantor Camat Siantar Utara, Jl. Patuan Anggi, Kel. Sukadame, Senin (22/6). Pertemuan itu membahas langkah cepat paska bencana.
Pemko Pematangsiantar sendiri secara resmi telah menetapkan status tanggap darurat bencana. Pengambilan status itu agar penanganan dan pemulihan infrastruktur pasar dapat melakukannya secara cepat tanpa terhambat birokrasi normal yang kemungkinan memakan waktu lama.
Dalam pemaparannya, Junaedi menjelaskan posisi pemerintah sebagai pemilik aset memiliki kewajiban mutlak untuk membangun kembali kawasan yang terdampak serta untuk itu Pemko Pematangsiantar berkomitmen memulihkan legalitas operasional para pedagang yang kini tengah terpukul akibat kerugian materil, karena bencana.
Junaedi menyebutkan ada empat poin kebijakan strategis yang tersampaikan untuk segera pelaksanaannya, pertama normalisasi infrastruktur drainase yakni melakukan normalisasi total terhadap jaringan drainase atau saluran pembuangan air yang rusak akibat kebakaran serta langkah itu menjadi prioritas utama guna menjamin sirkulasi air berjalan lancar dan mengembalikan aspek higienitas serta kenyamanan di area pasar.
Kedua, penataan kawasan berdasarkan peraturan yakni melakukan penataan kawasan sekitar secara tegas berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku serta hal itu mencakup penertiban jalur logistik agar tata ruang pasar paska bencana menjadi lebih rapi dan aman dari resiko kebakaran serupa.
Ketiga, penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jl. Mufakat dan terkait keberadaan PKL yang mengokupasi Jl. Mufakat, pihak kecamatan telah melayangkan surat pemberitahuan resmi untuk melakukan pembongkaran mandiri serta Pemko Pematangsiantar menegaskan penertiban fasilitas publik itu demi kepentingan bersama dan tidak membutuhkan persetujuan khusus demi kelancaran aksebilitas pasar.
Keempat, metode pengadaan barang/jasa darurat dan Pemko Pematangsiantar merancang metode pengadaan barang dan jasa khusus situasi darurat guna mendirikan bangunan penampungan sementara atau semi permanen yang layak dalam waktu singkat.
“Dalam situasi bencana, kita tidak menggunakan skema pekerjaan normal yang butuh perencanaan berbulan-bulan dan proses tender reguler. Aturan memperbolehkan metode pengadaan darurat. Target utama kami yakni melaksanakan secara cepat pembangunan bangunan darurat dengan standarisasi bangunan dan instalasi listrik yang aman,” jelas Junaedi.
Para pedagang memberi apresiasi atas respon cepat Pemko Pematangsiantar, hanya saja salah seorang pedagang marga Tobing meminta pemerintah agar memberikan izin bagi mereka untuk membangun kios secara swadaya (mandiri) serta alasannya pedagang mengkhawatirkan birokrasi pengerjaan proyek yang biasanya memakan waktu hingga enam bulan, karena rentang waktu setengah tahun tanpa aktivitas berdagang penilaiannya akan memutus mata pencaharian mereka sepenuhnya.
“Kami bukan berniat melawan pemerintah, kami sangat tunduk dan berterimakasih atas kepedulian Pemko. Namun, jika harus menunggu proyek pemerintah, prosesnya bisa berbulan-bulan dan kami menganggur. Anak-anak kami butuh biaya kuliah, kebutuhan hidup berjalan tiap hari. Kami sudah siap modalnya, kalau ada izin, besok pun kami langsung membangun sendiri dengan pengawasan ketat dari Pemko,” tegas salah satu perwakilan pedagang.
Selain masalah waktu, pedagang juga sempat mencemaskan selentingan isu mengenai penciutan kios menjadi 1,5×2 meter. Namun, Junaedi langsung menepis kekhawatiran itu.
Junaedi menegaskan pemerintah menjamin rekonstruksi fisik tidak akan mengurangi atau menambah luas eksisting serta ukuran bangunan baru akan menyesuaikannya secara presisi masing-masing pedagang yang terdata sebanyak 276 korban tanpa adanya penyisipan pihak ketiga.
Situasi kebakaran di Pasar Dwikora, lanjut Junaedi, berbeda dengan Pasar Horas yang berlantai dua. “Pasar Dwikora hanya satu lantai, hingga tidak ada alasan logis untuk memperkecil luasannya.”
Pertemuan itu juga berisi dengan diskusi yang cukup dinamis. Pemko Pematangsiantar dan pedagang sepakat untuk mempercepat pembangunan kios, hingga proses berjualan di Pasar Dwikora bisa kembali normal.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mendengar aspirasi pedagang, Junaedi berjanji segera membawa aspirasi opsi pembangunan swadaya itu kepada Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi.
Jika menyetujui opsi swadaya, Pemko Pematangsiantar tetap akan mengeluarkan lembar persyaratan teknis standar baku termasuk atap seragam anti hujan dan jaringan listrik terpadu yang wajib pedagang patuhi serta terdampingi pengawasan ketat dari dinas teknis terkait selama proses pembangunan berlangsung.
Junaedi optimistis melalui skema kordinasi yang solid dan gotong royong antara pemerintah serta para pedagang, pemulihan komplek Pasar Dwikora terpastikan dapat selesai secara total dalam waktu yang singkat.
Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fidelis Edy Suranta Sembiring, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Subrata Nata Lumbantobing, sejumlah pimpinan OPD, Camat Siantar Utara Marlon Brando Sitorus, Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sari Dewi Rizkiyani Damanik, jajaran Direksi dan Dewan Pengawas PD Pasar Horas Jaya dan para pedagang Pasar Dwikora. (wsp/a31)
Jenggala







