Pemerintah Kota Binjai melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penertiban, pengosongan, dan penyegelan terhadap tiga unit ruko aset pemerintah di Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan pada Rabu (8/7).
Keputusan penertiban diambil setelah rangkaian upaya persuasif dan mediasi yang difasilitasi Kejaksaan Negeri Binjai sebanyak enam kali tidak menghasilkan penyelesaian.
Ketiga penyewa tersebut dinyatakan belum memenuhi kewajiban pembayaran sewa sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kota Binjai, Jaswono, S.Sos., M.AP., menyampaikan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
Ia menegaskan pula keterkaitan pelaksanaan dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kepala Bidang Aset BPKPD Kota Binjai, Umrizal Ginting, S.E., M.M., menjelaskan proses penertiban telah melalui tahapan panjang sebelum tindakan fisik dilakukan.
Sejak 2024, BPKPD telah melaksanakan sosialisasi dan mengirim surat peringatan kepada seluruh penyewa ruko yang bersangkutan.
Pada 2025, proses mediasi dilakukan enam kali bersama Kejaksaan Negeri Binjai sebagai upaya penyelesaian secara persuasif.
Dari total 15 unit ruko milik Pemerintah Kota Binjai di Jalan Jamin Ginting, sebanyak 10 penyewa telah memenuhi kewajibannya.
Namun tiga unit masih belum menyelesaikan pembayaran sewa sehingga pemerintah mengambil langkah pengosongan dan penyegelan sesuai prosedur yang berlaku.
Umrizal menambahkan bahwa pelaksanaan penertiban mengikuti standar operasional prosedur dan arahan Wali Kota Binjai dengan pendekatan humanis.
Proses penindakan bahkan sempat ditunda untuk menghormati momentum Hari Raya Idulfitri dan Iduladha sebagai bagian dari itikad baik pemerintah.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Jani Marudut Sianturi, S.E., M.M., serta Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Luber Simamora, SH, MH.
Selain itu turut hadir Kasubsi Datun Kejaksaan Negeri Binjai Sonya Evalin Br. Silalahi, S.H., Ketua Tim Infrastruktur Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Risnandar, S.E., dan Katim Penataan Bangunan Dinas PKP Binjai Thomy Lubis.
Turut hadir pula Lurah Rambung Barat Agus Pulungan, jajaran BPKPD, personel Satpol PP Kota Binjai, serta unsur terkait lainnya.
Pemerintah menegaskan bahwa tindakan penertiban ini dilakukan untuk menegakkan peraturan daerah serta menjaga dan mengamankan aset milik daerah agar tidak merugikan masyarakat.







