Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan penjelasan resmi mengenai penggunaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp74,346 miliar untuk penanganan dan pemulihan pascabencana.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Taput, Josua Hutabarat, menerangkan rincian tujuan alokasi tersebut pada Kamis (27/8).
Menurut Josua, dana tambahan TKD ditujukan untuk empat fokus utama: mitigasi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P), pemulihan ekonomi, serta pelayanan pascabencana.
Alokasi untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dicatat sebesar Rp1,322 miliar dan diperuntukkan khusus bagi kegiatan mitigasi.
Josua menegaskan alokasi BPBD tidak merepresentasikan keseluruhan anggaran penanganan bencana sehingga tidak dapat dijadikan patokan tunggal.
Untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi fisik, porsi terbesar dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan sebesar sekitar Rp39,483 miliar.
Secara keseluruhan, belanja untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fisik mencapai hampir 56 persen dari tambahan TKD yang tersedia.
Dana mitigasi diarahkan pada penyusunan kajian Jitupasna, pembentukan desa tangguh bencana, serta pelaksanaan gotong royong di tiap kecamatan.
Sementara itu, program pemulihan ekonomi difokuskan pada rekonstruksi jalan menuju sentra pertanian dan penambahan alat berat untuk pengolahan lahan masyarakat terdampak.
Terkait alokasi sekitar Rp17,074 miliar pada BKAD, Josua menjelaskan bahwa angka tersebut tidak seluruhnya merupakan belanja operasional BKAD.
Dia menambahkan bahwa sebagian dari alokasi itu merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Belanja Tidak Terduga (BTT).
Semua aktivitas yang dibiayai dari tambahan TKD diklaim mengacu pada petunjuk teknis pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ.
Pengamat kebijakan publik Hotbin Panggabean mengingatkan pentingnya transparansi penggunaan dana sebesar Rp74,346 miliar tersebut.
Hotbin meminta agar masyarakat dan DPRD memperoleh rincian program, lokasi, nilai kegiatan, dan dasar pengalokasian agar penggunaan dana publik dapat ditelusuri dan diukur berdasarkan hasil pemulihan riil masyarakat dan infrastruktur terdampak.







