Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan advokasi serta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang pada Selasa (14/7).
Acara ini digelar di Balei Harungguan Kantor Bupati Simalungun, Pamatangraya, dan dihadiri para pembuat kebijakan serta pemangku kepentingan dari berbagai tingkat pemerintahan daerah.
Kegiatan resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, yang mewakili Bupati Simalungun.
Tujuan utama acara menurut Kepala DPPPA Kabupaten Simalungun, Sri Wahyuni, adalah meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap yang tepat, serta membangun perilaku yang mendukung perlindungan perempuan di masyarakat.
Peserta juga diberikan pembekalan tentang langkah awal untuk mengenali tanda-tanda korban maupun pelaku tindak kekerasan, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat.
Sri Wahyuni menekankan bahwa upaya pencegahan kekerasan tidak bisa dibebankan hanya pada pemerintah, melainkan perlu keterlibatan seluruh elemen masyarakat hingga tingkat nagori.
Menurutnya, kekerasan terhadap perempuan dapat muncul dalam bentuk fisik, psikologis, seksual, perampasan hak ekonomi, maupun penelantaran, sehingga kewaspadaan bersama sangat penting.
Dalam pidatonya, Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora menegaskan komitmen Pemkab Simalungun untuk menargetkan nol kasus kekerasan terhadap perempuan sampai ke level nagori.
Mixnon juga mengimbau korban atau saksi kekerasan agar tidak takut atau merasa malu melapor, sehingga korban dapat segera memperoleh perlindungan dan layanan yang dibutuhkan.
Perwakilan Kepolisian Resort Simalungun, Aiptu Khairul Nizar dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kabupaten Simalungun.
Meskipun demikian, Khairul meminta masyarakat untuk tetap waspada dan segera melapor apabila menemukan indikasi atau dugaan TPPO di lingkungan masing-masing.
Ruth Maya Tamba dari Biro Psikologi Epic Consulting Yayasan Generasi Epic memaparkan data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2025 yang menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Ruth menyoroti bahwa kondisi psikologis korban yang belum pulih sering menjadi kendala bagi mereka untuk mengakses layanan bantuan atau melaporkan kejadian yang dialami.
Menurutnya, pendampingan psikologis merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari upaya penanganan dan pemulihan korban.
Pemerintah Kabupaten Simalungun berkomitmen untuk memperluas sosialisasi, meningkatkan edukasi publik, serta mempererat kerja sama antar pemangku kepentingan sebagai upaya pencegahan berkelanjutan.
Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari ancaman kekerasan terhadap perempuan serta tindak pidana perdagangan orang bagi seluruh warga Kabupaten Simalungun.







