SIMALUNGUN, Jenggala – Pemkab Simalungun diguncang isu dugaan penipuan dan jual beli jabatan yang menyeret nama oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial JD.
Isu tersebut menjadi buah bibir di kalangan pegawai dan kasus ini juga melebar menjadi perbincangan hangat di berbagai akun media sosial, terutama Facebook.
Oknum JD yang bertugas sebagai Kepala Puskesmas di Buntu Turunan, Kec. Hatonduhan, diduga terlibat isu penipuan dan jual beli jabatan, dengan modus mengaku memiliki hubungan kekerabatan dengan berbagai pejabat tinggi di lingkungan Pemkab Simalungun dan menyatakan memiliki kedekatan dengan Bupati H. Anton Achmad Saragih.
Klaim kedekatan inilah yang diduga dijadikan alat meyakinkan sejumlah pihak. Dengan berbekal nama besar kepala daerah, JD menawarkan jabatan strategis di lingkungan Dinas Kesehatan, khususnya posisi Kepala Puskesmas.
Tidak tangung-tanggung, transaksi ‘jual beli’ jabatan disebutkan mencapai Rp60 juta untuk jadi Kepala Puskesmas. Jumlah yang lumayan besar.
Bupati Simalungun H. Anton Achmad Saragih, secara tegas membantah keterlibatannya dan mengatakan pihaknya sama sekali tidak kenal dengan orang yang bernama JD.
“Dari hasil komunikasi dengan Bupati Simalungun terkait isu itu, Bupati menyampaikan bahwa beliau tidak mengenal siapa Junita Damanik (JD). Jadi masalah itu biar Inspektorat yang menyelesaikan,” tegas Kadis Kominfo, Akbar Putra Siregar kepada Waspada, Kamis (18/6).
“Bupati Simalungun tidak mengenal siapa itu JD, apakah dia itu ASN atau apa pun, aku tidak mengenal dia,” ujar Akbar mengulang ketegasan bupati.
Pernyataan ini muncul sebagai respon langsung atas isu yang mencatut nama kepala daerah demi melancarkan dugaan penipuan.
Akbar menjelaskan, Bupati telah menyerahkan sepenuhnya penanganan persoalan ini kepada aparat berwenang dan Inspektorat Kab. Simalungun. Hal ini dilakukan guna menjamin pemeriksaan berjalan objektif, mendalam, dan sepenuhnya mengacu pada peraturan perundang‑undangan yang berlaku.
Hingga kini, langkah penegakan kejelasan fakta terus berjalan. Inspektorat Kabupaten Simalungun telah menyusun dan menetapkan jadwal pemeriksaan terhadap JD.
Pemeriksaan ini bertujuan mengumpulkan seluruh bukti, keterangan saksi, serta fakta yang diperlukan sebelum menentukan langkah hukum maupun administratif selanjutnya.
“Jadwal pemeriksaan kepada JD telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Simalungun, bagaimana hasilnya baru akan dilakukan tindakan,” tambah Akbar Putra Siregar.
Di sisi lain, kasus ini juga melebar menjadi perbincangan hangat di berbagai akun media sosial, terutama Facebook. Warganet turut berkomentar beragam, mulai dari rasa kaget, kekhawatiran, hingga seruan agar kasus ini tidak berhenti sekadar menjadi berita sesaat.
Sebagian besar pengguna media sosial berharap dugaan penipuan dan jual beli jabatan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya melalui proses hukum yang terbuka, transparan, dan ditangani serius oleh Aparat Penegak Hukum. (wsp/a06/d2)







