Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar pertemuan pembahasan laporan antara untuk revisi Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) di Pematang Raya, Selasa (14/7).
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan pengelolaan sampah yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan bagi daerah.
Hadir dalam forum tersebut tim konsultan penyusun RIPS, perwakilan Perangkat Daerah terkait, seluruh Camat se-Kabupaten Simalungun, serta pengelola bank sampah yang aktif di berbagai wilayah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Simalungun, Daniel H. Silalahi, menjelaskan bahwa daerah telah memiliki RIPS yang tertuang dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 30 Tahun 2018.
Daniel menilai dokumen lama perlu disesuaikan akibat perubahan regulasi, dinamika kondisi wilayah, dan kompleksitas isu persampahan yang berkembang.
Menurutnya, pertemuan ini menjadi tahap penting untuk mengkaji data dari OPD, para Camat, dan pengelola bank sampah agar revisi berjalan komprehensif.
Forum tersebut juga bertujuan mengidentifikasi permasalahan tersisa serta merumuskan kebijakan, strategi, dan program kerja yang realistis serta terstruktur untuk Kab. Simalungun.
Daniel mengimbau semua peserta untuk memberikan masukan konstruktif sehingga hasil akhir dokumen berkualitas dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan di lapangan.
Perwakilan tim konsultan penyusun, Juswardi Sinaga, memaparkan kajian awal mengenai kondisi pengelolaan sampah saat ini.
Juswardi menyatakan pengelolaan yang berjalan masih banyak dilakukan secara terpisah di tingkat kecamatan, padahal cakupan wilayah kerja sangat luas.
Revisi RIPS mencakup kajian kondisi fisik wilayah, keadaan sosial ekonomi masyarakat, tata kelola sampah saat ini, aspek pendanaan, serta kesiapan kelembagaan pengelola.
Semua kajian itu dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan.
Juswardi juga menyoroti bahwa pola kumpul-angkut-buang yang dominan selama ini memperberat beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sehingga perlu pergeseran menuju sistem pengelolaan terpadu.
Sistem baru yang diusulkan menitikberatkan pada pengurangan sampah dari sumber, pemanfaatan kembali barang yang masih layak pakai, penguatan peran bank sampah, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
Kab. Simalungun memiliki wilayah yang terbagi atas 32 kecamatan, 386 nagori, dan 27 kelurahan dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa.
Pergerakan warga yang tinggi dan peningkatan kunjungan wisata turut mendorong kenaikan volume sampah harian yang harus dikelola.
Melalui penyempurnaan RIPS, Pemkab Simalungun berharap memperoleh pedoman kebijakan yang terukur, terpadu, dan berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan persampahan, menekan penumpukan di TPA, memperkuat kelembagaan, serta menggerakkan peran serta masyarakat demi lingkungan yang bersih dan lestari.







