Pemerintah Kabupaten Langkat mengeluarkan pernyataan resmi seputar kontroversi pemakaian uis Karo dalam acara Pisah Sambut Kapolres Langkat.
Klarifikasi disampaikan pada Jum’at (17/7) oleh Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat, Winanda Akbar, SSTP, yang bertindak sebagai penghubung antara Pemkab dan instansi lain.
Pernyataan tersebut juga menanggapi masukan dari Ketua Dewan Syarikat Melayu Langkat (DSML), Sukhyar Mulyamin.
Pemkab menyatakan memahami kekhawatiran publik mengingat kuatnya identitas dan akar budaya Melayu di Kabupaten Langkat.
Pemerintah menegaskan bahwa pemberian uis Karo dalam prosesi itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan atau menggantikan identitas budaya Melayu daerah tersebut.
Menurut penjelasan resmi, pemberian atribut itu dilakukan semata sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan persaudaraan kepada pejabat yang sedang berpindah tugas.
Pemkab menekankan tidak ada niat untuk mengurangi nilai adat dan budaya Melayu yang menjadi jati diri masyarakat Langkat.
Pihak protokol menjelaskan bahwa penggunaan uis terjadi akibat kekhilafan dalam pelaksanaan teknis dan miskomunikasi, bukan tindakan disengaja.
Winanda Akbar menyampaikan permohonan maaf atas nama pribadi maupun Pemerintah Kabupaten Langkat kepada pihak yang merasa dirugikan atau kurang berkenan.
Bagian Protokol Setdakab Langkat berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme keprotokolan, khususnya terkait pemakaian simbol budaya pada kegiatan resmi.
Evaluasi dimaksudkan agar prosesi resmi di masa mendatang lebih sensitif terhadap aspek budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal Kabupaten Langkat.
Sukhyar Mulyamin dari DSML menyatakan pihaknya meyakini tidak ada unsur kesengajaan dalam kejadian tersebut dan mengajak semua pihak menjadikan insiden ini sebagai pelajaran bersama.
Ia mengingatkan agar penggunaan simbol budaya pada acara resmi lebih selektif dan berhati-hati karena potensi memicu konflik yang sebetulnya dapat dihindari, terutama dalam situasi saat ini.
Sukhyar juga mendorong Pemerintah Kabupaten Langkat untuk berpedoman pada Perda Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
Dengan mengacu pada perda tersebut, diharapkan penggunaan simbol, atribut, dan prosesi budaya bisa mencerminkan jati diri Kabupaten Langkat sekaligus tetap menghormati keberagaman masyarakat.







