DOLOKSANGGUL, Jenggala – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) melalui Dinas Sosial mulai melakukan pendataan langsung dan verifikasi faktual (Verfak) terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Kejari Humbahas selama 22 hari, kedepan. Kick-off pendataan dimulai di Desa Janji Hutanapa, Kec. Parlilitan, Senin (11/5).
Kepala Dinas Sosial Kab. Humbahas, Rambe Mardongan Manalu, mengatakan verifikasi lapangan dilakukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas tata kelola bantuan sosial. Verfak data PKH itu juga sebagai langkah awal memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
“Melalui Verfak ini, kita berharap tidak ada lagi masyarakat kurang mampu yang terlewat menerima bantuan. Sebaliknya, masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu tidak lagi menerima bantuan sosial pemerintah,” ujarnya.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejari Humbahas, Joharlan Hutagalung, menegaskan keterlibatan kejaksaan bertujuan memberikan pendampingan dan pengawalan hukum agar proses pendataan berjalan objektif dan sesuai ketentuan.
Selama pelaksanaan, tim gabungan akan mendatangi langsung rumah-rumah warga penerima manfaat untuk memastikan validitas data. Pihaknya juga mengimbau masyarakat bersikap kooperatif dan memberikan keterangan yang benar demi terwujudnya pemerataan bantuan sosial yang tepat sasaran di daerah itu. (wsp/a30)
Editor: Ari Tanjung







