DELISERDANG, Jenggala – Pemerintah Kabupaten Deliserdang kembali menorehkan prestasi di bidang pelayanan publik. Kali ini, Pemkab Deliserdang menerima penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia atas dukungan dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan.
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas dan diterima Wakil Bupati Deliserdang, Lom Lom Suwondo, SS, disaksikan Gubsu M. Bobby Afif Nasution pada kegiatan peresmian Posbankum Desa/Kelurahan di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (10/6).
Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia atas penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Deliserdang
Menurut Wabup, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Deliserdang untuk terus memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau hingga ke tingkat Desa/Kelurahan.
Ia berharap keberadaan Posbankum di seluruh wilayah Kabupaten Deliserdang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya dalam membantu penyelesaian persoalan hukum melalui pendekatan restorative justice yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian.
“Kepada masyarakat yang menghadapi persoalan hukum diharapkan terlebih dahulu melakukan mediasi di Posbankum. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan Posbankum untuk berkonsultasi hukum sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing”ujar Wabup.
Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution dalam sambutannya mengatakan bahwa peresmian Posbankum merupakan momentum penting dalam memperkuat akses masyarakat terhadap layanan hukum.
Dengan terbentuknya 6.110 Posbankum di Sumatera Utara, masyarakat diharapkan semakin mudah memperoleh bantuan hukum, konsultasi, pendampingan, maupun penyelesaian sengketa melalui mediasi.
“Restorative justice bukan hanya konsep hukum modern, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai budaya bangsa yang mengutamakan perdamaian, pemulihan, dan keadilan yang berkeadaban” tegas Gubsu.
Gubsu menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparatur Desa dan paralegal agar Posbankum dapat berfungsi sebagai pusat edukasi hukum bagi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa pembentukan Posbankum merupakan implementasi Asta Cita ke-7 dalam memperkuat reformasi hukum melalui pemerataan akses keadilan bagi seluruh masyarakat.
Menteri berharap, keberadaan Posbankum di Desa/Kelurahan mampu menjadi sarana penyelesaian berbagai persoalan warga melalui pendekatan damai tanpa harus selalu menempuh proses peradilan.
“Pelaporan ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan tolak ukur kehadiran negara dalam memberikan bantuan hukum”tandas Menteri. (wsp/a01/a19/d2)
Jenggala







