DELISERDANG, Jenggala – Mahasiswa Cipayung Plus Deliserdang menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang kembali menarasikan bahwa hak 2.341 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW) terjamin sesuai regulasi yang ada.
Narasi itu dinilai klaim sepihak untuk tetap membangun citra baik Pemkab Deliserdang, namun faktanya guru PPPK PW tidak digaji atau 0 rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Deliserdang.
“Kami menilai Pemkab Deliserdang darurat empati. Sehingga Cipayung Plus mengecam alibi ‘regulasi’ Pemkab. Perlu kami tegaskan 2.341 guru PPPK Paruh Waktu bukan pajangan administrasi,” kata Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Deliserdang Fredy Dermawan, kepada wartawan, Rabu (22/4).
Fredy mengaku, dirinya yang tergabung dalam kelompok Mahasiswa Cipayung Plus bersama Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Deliserdang Arief Perdiansyah, Ketua Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Deliserdang Hafizh Tampubolon telah membaca rilis berita yang dikeluarkan Pemkab Deliserdang melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) pada Selasa (22/4).
Didalam rilis tersebut menyebutkan, bahwa Pemkab Deliserdang menegaskan bahwa hak guru PPPK Paruh Waktu tetap menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah. Dimana mekanisme pembayaran saat ini dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sambil menunggu penyesuaian anggaran dan regulasi lebih lanjut.
Pernyataan tersebut Fredy menilai sebagai retorika sudah lama atau usang yang sengaja diproduksi untuk menidurkan kegelisahan 2.341 guru yang hingga April 2026 ini nasib kesejahteraannya masih “digantung” di awang-awang tanpa kepastian APBD.
Fredy menegaskan bahwa martabat pendidik tidak bisa dibayar hanya dengan tumpukan berkas janji yang tidak kunjung terealisasi di atas meja birokrasi.
Fredy memaparkan ketimpangan nyata antara Pemkab Deliserdang dengan daerah tetangga Kota Medan ataupun Pemerintah Provinsi Sumut yang telah menggaji guru PPPK PW dengan besaran sekitar Rp 2 juta per bulan. Dia menilai, alasan menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) yang terus dilemparkan Pemkab Deliserdang adalah bentuk kemiskinan keberanian politik (political will).
“Pemkab Deliserdang terus berlindung di balik tameng ‘sesuai regulasi’, namun fakta di lapangan menunjukkan keringnya hati nurani. Jika Pemerintah Kota Medan bahkan Provinsi sudah mampu melakukan diskresi kebijakan melalui Peraturan Walikota dan memastikan pos anggaran di APBD murni, lantas mengapa Bupati Deliserdang tidak berani mengambil langkah serupa?,” katanya.
“Diskresi adalah wewenang yang diberikan undang-undang bagi Kepala Daerah untuk bertindak demi kepentingan publik di saat aturan teknis belum lengkap. Jika Medan bisa menggunakan wewenang itu untuk memerdekakan gaji gurunya, mengapa Deliserdang hanya bisa menebar janji tanpa bukti konkret,” jelas Fredy.
Sementara itu ketika dikonfirmasi kembali kepada Kadis Pendidikan Deliserdang Suparno bahwa dalam rilis yang dijelaskannya tersebut guru PPPK PW sertifikasi mendapat Tunjangan Profesi Guru (TPG) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah bukan gaji yang dialokasikan dari APBD Deliserdang.
Sedangkan yang tidak sertifikasi juga hanya mendapatkan gaji lewat APBN melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Parno belum menjawab.
Sementara itu sebelumnya dalam rilis yang keluarkan Pemkab Deliserdang, salah satu poin Kadis Pendidikan Deliserdang Suparno menjelaskan, bahwa pada Tahun Anggaran 2026 Dinas Pendidikan belum menganggarkan gaji PPPK Paruh Waktu melalui APBD karena masih menunggu dasar regulasi dan payung hukum yang jelas.
“Untuk saat ini memang belum ada regulasi khusus yang mengatur pembayaran PPPK Paruh Waktu melalui APBD,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Deli Serdang, Baginda Thomas Harahap, menjelaskan bahwa struktur APBD Kabupaten Deliserdang Tahun Anggaran 2026 tetap sehat dan sesuai ketentuan nasional.
Padahal, sebelumnya Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Herdensi S.Sos., M.SP menegaskan tidak adanya gaji guru PPPK PW merupakan pelanggaran. Sehingga Pemkab Deliserdang wajib membayar penggajian 2.341 guru PPPK PW tersebut melalui APBD Deliserdang.
Penggajian tersebut sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 900.1.1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia.
Pada poin tiga (3) dijelaskan, Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran PPPK Paruh Waktu dengan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagai berikut: 5.1.02.02.01.0083 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru.
Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
Pada diktum kesembilan belas dijelaskan, PPPK Paruh Waktu diberi upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN atau sesuai upah minimun yang berlaku di suatu wilayah.
Pada diktum kedua puluh juga dijelaskan, sumber pendanaan untuk upah sebagaimana yang dimaksud pada diktum Kesembilan Belas dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sejalan dengan keputusan tersebut Herdensi menjelaskan, dimana ada penjabaran bahwa Pegawai Dengan Perjanjian Kerja ada dua kategori. Pertama yang disebut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu dan kedua Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW).
“Nah pada aspek penggajian ini juga berbeda kalau PPPK Penuh Waktu itu penggajiannya dengan mengunakan anggaran belanja pegawai. Sedangkan PPPK Paruh Waktu itu anggarannya berasal belanja barang dan jasa. Kedua-duanya bersumber dari APBD,” katanya. (wsp/a16)
Jenggala







