Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serdang Bedagai (Sergai) bersama DPRD Kabupaten Sergai menyepakati Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Keputusan itu ditetapkan melalui rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sergai, Sei Rampah, Selasa (18/8).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sergai Togar Situmorang dan didampingi Wakil Ketua Edi Resmanto, M. Yunus Purba, serta James Hotlan Pangaribuan.
Hadir dalam forum tersebut Wakil Bupati (Wabup) Sergai Adlin Tambunan yang memberikan pandangan terkait dokumen anggaran.
Pada kesempatan itu DPRD juga mengesahkan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari penyesuaian pengelolaan keuangan daerah.
Selain pembahasan anggaran, DPRD mengesahkan dua Ranperda Inisiatif menjadi Peraturan Daerah berupa Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
Wabup Adlin Tambunan menyatakan bahwa KUA-PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2027 berperan sebagai panduan utama dalam penyusunan rancangan APBD 2027.
Menurutnya dokumen itu diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Adlin juga menegaskan bahwa penyesuaian Perubahan KUA dan Perubahan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2026 diperlukan untuk merespons dinamika pembangunan, perubahan regulasi, dan kebutuhan masyarakat yang berkembang.
Ia menekankan bahwa penyesuaian anggaran harus tetap berorientasi pada pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Wabup memberi apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang terlibat dalam pembahasan dan penyempurnaan rancangan anggaran secara konstruktif.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mempertahankan sinergi dan kolaborasi demi merealisasikan program-program pembangunan yang telah direncanakan.
Terkait Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Wabup menjelaskan regulasi baru memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan dukungan praktis.
Bentuk dukungan tersebut mencakup percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), penyediaan atau perbaikan fasilitas pondok/asrama, serta bantuan dalam pelaksanaan fungsi dakwah.
Sementara Ranperda Pengembangan Ekonomi Kreatif diharapkan menjadi payung hukum untuk mendorong peningkatan perekonomian melalui inovasi, kreativitas, dan daya saing.
Regulasi tersebut juga menekankan penyediaan infrastruktur TIK sebagai salah satu prasyarat untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku ekonomi kreatif.







